Nasib PPDB Zonasi dalam Pertimbangan Jokowi

Sorotan Ombudsman

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi kini semakin buruk. Hal ini dikarenakan hampir di tiap kabupaten/kota maupun provinsi ditemukan permasalahan.

"Ini kan PPDB sejak 2017 (sistem zonasi), tiap tahun berulang kasusnya. Bahkan kalau secara nasional, saya mengatakan bahwa tahun ini lebih buruk dibanding tahun sebelumnya," kata Anggota ORI, Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan saat menghadiri Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Hotel Grand Artos Magelang, Kamis (3/8).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi sangat banyak. Masalah tersebut juga merata di semua daerah.

"Ya karena begini, sudah 6 tahun kita nggak belajar dari pengalaman. Sudah 6 tahun ternyata makin meluas hampir semua daerah terjadi secara nasional baik tingkat kabupaten/kota yang SD,SMP dan provinsi SMA," katanya.

Dia berharap pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan PPDB ini. Pihaknya juga siap memberikan masukan sebagai evaluasi.

"Mungkin ke depan dilakukan pembenahan yang luar biasa. Banyak usulan dari Ombudsman, tetapi yang paling penting adalah dilakukan evaluasi komprehensif," katanya.

Salah satu hal yang sangat perlu dilakukan menurutnya adalah penyusunan pemetaan distribusi sekolah. Selama ini belum ada pemetaan.

"Termasuk misalnya, peta distribusi sekolah dan kualitas masing-masing sekolah, kita punya nggak? Kemudian, peta potensi calon peserta didik, kita punya nggak? kita nggak punya, jadi kita nggak pernah tahu tahun depan akan berapa banyak lagi anak yang potensial akan masuk ke SD atau dari TK, SD, SMP, SMA," tegas dia.

Sekjen Gerindra Ungkap Pertimbangan Jokowi

Selanjutnya, Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan aspirasi mengenai polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Muzani mengatakan sistem PPDB membuat sekolah yang tidak unggul menjadi semakin tidak unggul.

"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru. Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (9/8).

Menurut Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Muzani menyebut persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.

"Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," ujarnya.

"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan sejatinya sistem yang dibangun di PPDB untuk pemerataan sekolah unggulan sudah baik. Akan tetapi, kata Muzani, perlu ada penyempurnaan agar tidak menimbulkan masalah di tahun berikutnya.

"Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya," kata Muzani.