.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui tengah mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Jokowi mengatakan kebijakan itu akan dikaji kembali secara mendalam.
"Dipertimbangkan," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Jokowi mengatakan akan mengecek terlebih dulu baik dan buruk kebijakan PPDB sistem zonasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi. Pertimbangan itu disebutnya disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan MPR kemarin.
"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan," kata Muzani setelah bertemu Jokowi bersama pimpinan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).
Menurut Muzani, tidak seperti tujuan awal kebijakan tersebut dikeluarkan, PPDB malah menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Karena itu, Jokowi pun mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan itu.
"Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini, yakni untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," tutur Muzani.
Simak Video 'Muzani Sebut Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi di PPDB':
(mae/yld)
