4 Fakta Langkah Maju Pengaturan 2 Sesi Jam Kerja di Jakarta

Koordinasi Dengan BKD

Jumlah total pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sekitar 120 ribu orang. Sehingga menurutnya, dengan jumlah yang banyak akan memiliki dampak.

"Jumlah pekerja di Pemprov cukup besar, terdiri dari sekitar 70 ribu ASN dan 70 ribu PNS. Sedangkan pegawai non-PNS berjumlah sekitar 120 ribu orang. Ini merupakan jumlah yang besar. Ketika kami mengatur jam kerja, pasti akan berdampak, dan itulah yang akan kita ukur," ungkapnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta terkait perumusan pembagian jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non-PNS di lingkungan Pemprov DKI.

"Dari hasil FGD, kami membutuhkan uji coba pelaksanaan pengaturan jam kerja. Oleh karena itu, uji coba akan dilakukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

"Tahap awalnya, kami sedang berkoordinasi dengan Kepala BKD untuk mengatur hal tersebut. Kami akan memperhatikan aspek legalnya terlebih dahulu. Kemudian, kami akan mengatur waktu kerja yang sesuai dengan jam kerja minimum selama 1 minggu," lanjutnya.

Bersifat Imbauan Bagi Swasta

Syafrin juga menegaskan bahwa aturan pembagian jam kerja hanya bersifat imbauan bagi perusahaan swasta. Bagi swasta, kata Syafrin, akan ditentukan secara mandiri.

"Iya, ini hanya sebagai himbauan bagi pegawai swasta. Waktu kerja akan ditentukan secara mandiri. Ini bersifat imbauan," tuturnya.

Simak halaman selanjutnya

Hampir 85% Stakeholder Setuju

Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkapkan focus group discussion (FGD) mengenai pembagian jam masuk kantor dibagi menjadi dua sesi mendapatkan sambutan positif. Polda Metro menyebut 85 persen stakeholder dalam FGD setuju dengan usulan tersebut.

"Jam kerja ini kan sudah FGD yang sudah dilakukan oleh PJ Gubernur, stakeholder yang terkait. Hampir 85 persen menyetujui semuanya," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Latif tak menampik ada penolakan terkait usulan kebijakan tersebut. Dia mengatakan nantinya keputusan penerapan wacana pembagian jam kerja diputuskan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Latif menambahkan, hingga saat ini regulasi tersebut masih digodok. Dia menegaskan aturan tersebut dilakukan semata-mata untuk mengurai kemacetan Jakarta di pagi hari yang kerap menjadi keluhan.

"Nanti ini keputusan di Bapak Gubernur. Tapi ini tentunya niatan ini untuk niatan baik bagaimana orang beraktivitas di Jakarta nyaman. Misalnya kepentingan sekali untuk pagi hari nanti dulu," kata dia.

"Makanya ini lagi dikaji lagi dievaluasi. Tentunya mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa dibagi waktu tidak ada juga. Kita harus bijaksana juga, tapi kalau yang bisa dilakukan himbauan atau ketentuan, nanti instansi yang menerapkannya," imbuhnya.