Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri Indonesia (PERIKHSA) Bambang Soesatyo mengukuhkan lebih dari 100 pengurus inti DPD PERIKHSA DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, ia didampingi Ketua Dewan Penasehat PERIKHSA sekaligus Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly serta Ketua Harian DPP PERIKHSA Eko S Budianto.
Diketahui DPD PERIKHSA DKI Jakarta akan dipimpin oleh Ketua Heru Prakoso, Wakil Ketua Lukas Simanjuntak, Sekretaris Gerry Sutanandika, serta Bendahara Jackson. Adapun pengukuhan DPD PERIKSA DKI Jakarta dilakukan di sela-sela kegiatan Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri 2023 yang diadakan di Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Jakarta.
"Jumlah pemilik izin khusus senjata api bela diri di Indonesia diperkirakan mencapai 27 ribu orang. Sedangkan yang terdaftar di PERIKHSA saat ini baru mencapai sekitar 500 orang. Setelah DKI Jakarta, diharapkan hingga akhir tahun 2024 nanti kepengurusan DPD PERIKHSA di seluruh provinsi sudah lengkap. Sehingga bisa mengakomodir para pemilik IKHSA di berbagai daerah agar bisa terwadahi dengan baik," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (1/7/2023).
Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan kepemilikan senjata api beladiri harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Di sinilah diperlukan peran DPD dan DPP PERIKHSA, sebagai organisasi yang mewadahi, sekaligus memberikan edukasi dan pembinaan kepada pemilik senjata api beladiri.
Bamsoet mengatakan RI tidak sama dengan Amerika Serikat, yang setiap kepemilikan senjata api dilindungi oleh Konstitusi, namun tidak ada kontrol yang memadai.
Bahkan, lanjut dia, di sana senjata api dapat diperoleh dengan mudah, dengan harga relatif murah, dan dapat diakses melalui berbagai cara, baik supplier berlisensi maupun pasar gelap. Sebagai gambaran perkiraan jumlah senjata perkapita di Amerika mencapai 393.347.000 pucuk. Dengan jumlah penduduk Amerika Serikat, dalam 100 orang penduduk terdapat sekitar 120,5 senjata api.
"Yang terjadi adalah maraknya budaya kekerasan dengan menggunakan senjata api. Sepanjang tahun 2023 saja, dalam 127 hari pertama telah terjadi 191 kasus penembakan massal. Meskipun Amerika Serikat adalah negara maju dan dikenal sebagai kampiun demokrasi, namun predikat tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan kedewasaan dalam penggunaan senjata api," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan penggunaan senjata api beladiri memiliki risiko yang sangat tinggi. Meskipun hanya digunakan sebagai sarana perlindungan diri.
Oleh karena itu, keterampilan dalam penggunaan senjata api perlu dilatih secara periodik agar menghindari terjadinya kecerobohan. Sekaligus meminimalisir tingginya faktor risiko dalam penggunaan senjata api beladiri.
"Karena itu, setiap DPD PERIKHSA nantinya harus dapat membuat agenda latihan dan asah keterampilan penggunaan senjata api beladiri sebagai agenda rutin di masing-masing daerahnya. Selain untuk mengasah skill dalam penggunaan senjata api beladiri secara bertanggung jawab, juga dapat dijadikan sebagai wadah silaturahmi, bertukar pikiran, menambah wawasan," pungkas Bamsoet.
(prf/ega)