Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menyampaikan pihaknya tengah mengkaji rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang diduga menyimpang dari ajaran agama. Dia mengatakan rekomendasi sedang dianalisis.
"Ya itu lagi dianalisis. Semuanya sedang dikaji," kata Ikhsan seusai rapat membahas Ponpes Al-Zaytun di Kemenko Polhukam, Rabu (21/7/2023).
Ikhsan, yang juga Staf Khusus Wapres KH Ma'ruf Amin, menuturkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang juga bisa saja untuk diproses hukum. Nantinya akan dikaji opsi pergantian pengurus dan pembinaan kepada santri dan pegawai yang bekerja di Al-Zaytun oleh Kemenag dan MUI.
"Ya tentu kalau dianggap cukup dengan personal Panji Gumilang yang harus dilakukan penindakan hukum, ya cukup. Selanjutnya, yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, di-screening ulang lagi dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI," ujarnya
Seperti diketahui, kontroversi yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaytun pun sempat mengundang unjuk rasa dari Forum Indramayu Menggugat pada Kamis (15/6) lalu. Di antaranya mereka menuntut tindakan tegas MUI dan Kemenag untuk mengusut dugaan penyimpangan ajaran di Al-Zaytun.
Hari ini, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, MUI, hingga Kemenag menggelar rapat soal polemik Ponpes Al-Zaytun.
Kemenag Akan Fasilitasi Pertemuan
Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, banyak menuai kontroversi, salah satunya mengenai Panji Gumilang yang menjadi pimpinan pondok pesantren tersebut. Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan akan tabayun menghadapi polemik ini.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: Tim Investigasi Diterjunkan untuk Usut Polemik Ponpes Al-Zaytun
(dek/jbr)