Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan penyelesaian kasus stunting tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dia menyebut penyelesaian kasus stunting tidak sesuai target di 378 daerah.
Hal ini disampaikan Yusuf Ateh dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin) 2023 di Kantor BPKP, Rabu (14/6/2023). Yusuf Ateh awalnya mengatakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia belum merata.
Dia mengatakan hal itu terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai dengan target pemerintah pusat.
"Terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah," kata Yusuf Ateh.
Selain kasus stunting, dia juga menyebut kualitas sekolah masih perlu ditingkatkan. Dia juga bicara soal efektivitas perancangan anggaran pembangunan daerah.
"Serta kualitas ruang sekolah yang masih terus di tingkatkan pada 241 daerah pemprov, kabupaten dan kota," katanya.
"Dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan daerah perencanaan penganggaran daerah masih belum optimal. Berdasarkan hasil pengawasan pada sample uji petik yang kami ambil, kami menemukan sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal sasaran pembangunan daerah yang diuji petik," sambungnya.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan stunting di Indonesia berada di angka 14 persen pada 2024 dan 0 persen di tahun 2030.
Simak Video 'Jokowi Temukan Anggaran Stunting Dipakai buat Perjalanan Dinas':
(dwia/haf)