.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) heran dengan anggaran perlindungan sosial yang kurang dari 1 persen dari total alokasi. Padahal, menurut Jokowi, saat ini masih banyak kemiskinan daerah.
"Contoh lagi, kita kan tahu masih banyak kemiskinan daerah, kemiskinannya tinggi, tetapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Jokowi menuturkan, seharusnya anggaran perlindungan sosial diprioritaskan dalam alokasi pengentasan kemiskinan. Karena itu, dia pun meminta BPKP untuk mendampingi pemerintah daerah, pusat, BUMN dan kementerian/lembaga dalam penganggaran anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mestinya itu diprioritaskan dulu, hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal. Agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul, sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain," ujarnya.
Banyak Anggaran untuk Dinas dan Hal Absurd
Jokowi sebelumnya mengungkap banyaknya cara penganggaran anggaran negara dan daerah yang tidak benar. Bahkan, kata Jokowi, uang miliaran rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat.
"Tadi disampaikan oleh Pak Ateh Kepala BPKP, banyak APBN kita, APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit. Ini cara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak bener," kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan penggunaan anggaran yang menurutnya tidak benar. Dia mengungkapkan, dari anggaran Rp 10 miliar untuk stunting, Rp 5 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.
"Contoh, ada anggaran stunting, Rp 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliat, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar," ujar Jokowi heran.
Simak juga 'Megawati Instruksikan Kader PDIP Jemput Bola Atasi Kemiskinan':
