.webp)
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyampaikan makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yang berasal dari nilai kehidupan di masyarakat sudah final. Namun, makna Pancasila dalam implementasi dan praktik sehari-hari belum final karena menyesuaikan perkembangan zaman yang terus berubah.
Jazilul pun mencontohkan makna sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada masa Presiden Soekarno, dikenal dengan demokrasi terpimpin.
Namun pada masa Soeharto, pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung. Sementara pada masa reformasi hingga saat ini, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, implementasi dari makna Pancasila, khususnya makna hikmah kebijaksanaan, makna permusyawaratan, makna perwakilan, berubah-ubah," ujar Jazilul dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).
Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Lebih lanjut, Jazilul menambahkan makna Pancasila juga dinamis menyesuaikan para pemimpin dan orang-orang yang mengamalkannya.
"Makna terkait Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat dinamis, tergantung pemimpinya. Karena itu, pada Pemilu tahun 2024 pilihlah presiden yang Pancasilais," paparnya.
Jazilul menilai pemilihan Presiden dan Pilkada kerap kali hanya mementingkan soal elektabilitas. Di sisi lain, iman dan takwa hanya sekadar pemanis saja.
"Makanya kalau disebut carilah pemimpin yang Pancasilais, semua pasti ketawa. Padahal hal itu sesuatu yang menurut saya penting. Itu (Pancasilais) menjadi dasar bagi seorang pemimpin yang punya moral Pancasila, yang mempunyai integritas Pancasila," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan Pancasila merupakan ideologi dan falsafah bangsa yang mempersatukan Indonesia. Sebagai sebuah bangsa besar, Indonesia dipayungi oleh Pancasila.
"Jika tidak ada Pancasila, mungkin kita sudah menjadi negara federal. Tetapi, negara Pancasila yang berpenduduk 275 juta jiwa ini tetap utuh sebagai sebuah negara," ungkapnya.
Dalam mengamalkan Pancasila, Syarief menjelaskan masyarakat tak perlu memperbesar perbedaan, melainkan mengedepankan persamaan. "Perbedaan jangan diperbesar. Perbedaan tetap ada tapi jangan membuat kita terpecah belah. Dan, yang paling penting, kita saling merangkul," imbuhnya.
Syarief pun mengimbau agar masyarakat tak membiarkan benih-benih perpecahan tumbuh di antara anak bangsa. Menurutnya, perpecahan dapat dicegah dengan terus saling menghargai dan menghormati perbedaan.
"Kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada Pancasila, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain, untuk menatap Indonesia ke depan yang lebih baik," jelasnya.
Menjelang tahun politik, Syarief mengatakan Pemilu 2024 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Pemilu merupakan proses mengembalikan hak kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagai tujuan, melainkan alat untuk menuju kesejahteraan rakyat. "Pemilu adalah proses demokrasi untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya.
"Pemerintah harus memfasilitasi agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil serta lancar dan damai. Berbeda pilihan adalah bagian dari demokrasi. Semuanya agar tidak menyalahi ideologi Pancasila dan kesatuan dan persatuan bangsa," sambungnya.
Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menegaskan soal pentingnya nilai Pancasila dalam konteks demokrasi, yaitu demokrasi terbuka, demokrasi berkeadilan, dan demokrasi yang menghadirkan persaingan atau kontestasi.
"Kalau misalnya, ada partai diambil dengan cara menggunakan kekuatan hukum, sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena tidak ada persaingan yang sehat," katanya.
Pangi pun menambahkan, sikap kenegarawanan dari para pemimpin sangat penting dalam Pemilu 2024. Dalam hal ini, negarawan harus memastikan kepercayaan yang kuat.
"Pemilu hari ini ada distrust, saling curiga, ada intervensi, cawe-cawe. Ini juga mengganggu nilai-nilai Pancasila. Padahal yang penting dalam konteks Pemilu adalah legitimasi kepercayaan," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan diskusi ini merupakan kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Kegiatan ini turut menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, dan Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago.
Simak juga 'Garudeya, Mitologi yang Menginspirasi Lambang Garuda Pancasila':
