.webp)
Trotoar depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) sudah sejak lama ditutup dan sampai sekarang tidak kunjung dibuka untuk masyarakat umum pejalan kaki. Muncul tuntutan agar trotoar itu dibuka saja. Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Profesor Hikmahanto Juwana menyatakan trotoar itu memang bukan wilayah kantor ambasador Paman Sam.
"Itu bukan merupakan wilayah Kedubes AS," kata Profesor Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Senin (5/6/2023).
Sebagaimana diketahui, kantor kedubes negara pengirim punya kekebalan diplomatik di wilayah negara penerima. Kantor Kedubes AS, dalam hal ini, merupakan wilayah ekstrateritorial negara AS di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hikmahanto Juwana menyebut Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Di pasal 22 disebut bahwa 'gedung misi' tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi. Masih di pasal yang sama, negara penerima mengambil semua langkah untuk melindungi 'gedung misi' tersebut dari upaya penerobosan atau perusakan untuk mencegah gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.
UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga mengatur soal kekebalan dan hak istimewa. Pada pasal 16 diatur soal pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan PBB, dan lain-lain.
Meski demikian, trotoar bukan termasuk wilayah AS (atau kantor kedubes mana pun). Trotoar adalah wilayah Indonesia. Wilayah Kedubes AS hanya sampai pagar Kedubes AS, tidak sampai trotoar. Tidak jelas betul, sejak kapan trotoar itu ditutup dari umum.
"Mungkin dimulai pas saat ramai-ramai reformasi 1998 lalu kan, sering ada demo-demo ketika AS masuk Afghanistan, dan lain-lain," kata Hikmahanto.
Adapun soal penutupan Kedubes AS di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Hikmahanto memahaminya sebagai strategi menjaga keamanan. "Kalau ditutup, itu dulu untuk keamanan di wilayah kedubes dan diizinkan oleh Pemerintah Daerah DKI," kata Hikmahanto.
Hikmahanto membuka catatan, kondisi mirip juga pernah terjadi di kantor Kedubes Inggris sebelum pindah ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, sempat terjadi penutupan-penutupan jalan di pelbagai kantor kedubes di Jakarta pada 2005.
 Kondisi trotoar depan Kedubes AS, pedestrian harus berjalan di badan jalan aspal. 30 Mei 2023. (Tiara Aliya Azzahra/detikcom) |
Berdasarkan berita detikcom, 14 Maret 2005, jalan di depan Kedubes Australia, Kedubes AS, dan Kedubes Inggris ditutup. Masing-masing ada di Jl HR Rasuna Said, Jl Medan Merdeka Selatan, dan Jl Sutan Syahrir-Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Kala itu, momennya adalah pasca-pemboman 9 September 2004. Kantor-kantor kedubes kala itu mengantisipasi gangguan terorisme.
detikcom Do Your Magic telah mengawal isu ini. Warga pejalan kaki telah menyampaikan aspirasi agar trotoar depan Kedubes AS ini dibuka. Koalisi Pejalan Kaki juga menyuarakan hal yang sama: buka trotoar depan Kedubes AS! Dinas Bina Marga DKI justru sempat mewacanakan pembuatan jalur pengalihan bagi pejalan kaki yang selama ini menempuh jalur badan jalan raya yang digunakan kendaraan bermotor juga.
 Kondisi trotoar depan Kedubes AS, pedestrian harus berjalan di badan jalan aspal. 30 Mei 2023. (Tiara Aliya Azzahra/detikcom) |
Pihak Kedubes AS menyerahkan permasalahan trotoar itu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini tentu saja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah setempat.
"Kami memahami perhatian Anda terhadap akses trotoar dan keselamatan pejalan kaki dan kami persilakan Anda untuk merujuk kepada pihak berwenang Indonesia terkait pertanyaan dibukanya kembali trotoar tersebut," kata Juru Bicara Kedubes AS di Jakarta, Michael Quinlan, kepada detikcom, Jumat (2/6).
Terbaru, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hendak membahas lebih lanjut. "Akan dibahas dulu, nanti kami sampaikan," kata Heru, tadi.
Tonton juga Video: #SaveSiJalurKuning: 13 Rintangan Tunanetra di Trotoar Jalan Dewi Sartika
