.webp)
Muncul desakan supaya trotoar depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) segera dibuka. Pihak Kedubes AS sendiri menyerahkan keputusan pembukaan trotoar kepada Pemprov DKI Jakarta. Lalu, bagaimana respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono?
"Akan dibahas dulu. Nanti kami sampaikan," kata Heru saat dihubungi, Senin (5/6/2023).
Heru mengatakan, Pemprov DKI akan terlebih dahulu melakukan pembahasan untuk memikirkan solusi terbaik. Sehingga, dia berharap, solusi bisa disampaikan kepada publik dalam waktu dekat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dibahas segera," ujarnya.
Seperti diketahui, desakan ini awalnya datang dari Koalisi Pejalan Kaki. Mereka meminta trotoar yang ada di Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, itu dibuka dan bisa diakses masyarakat. Trotoar tersebut ditutup dengan beton dan kawat berduri.
Dinas Bina Marga DKI Jakarta mendengar aspirasi pejalan kaki yang meminta agar trotoar di depan kantor Kedubes AS dibuka. Bina Marga meresponsnya dengan ide mengalihkan jalur pejalan kaki agar tidak lewat trotoar depan Kedubes Paman Sam itu.
"Dalam hal terdapat suatu area/jalur pejalan kaki yang tidak bisa digunakan, baik yang sifatnya sementara atau menerus, misalkan oleh karena adanya suatu pekerjaan konstruksi atau adanya suatu event yang memakai ruang trotoar atau sebab lainnya, seyogianya dipersiapkan jalur pengalihan pejalan kaki (detour sidewalk) dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan keterjangkauan (safe, convenient, and accessible) bagi para pejalan kaki," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni, kepada detikcom, Kamis (1/5).
Hingga kini, pejalan kaki harus menempuh jalur aspal jalan raya lantaran trotoar depan Kedubes AS ditutup. Jalur itu tentu tidak aman bagi pedestrian karena jalan raya itu digunakan oleh kendaraan bermotor. Hingga saat ini, Dinas Bina Marga belum menyebutkan ide pembukaan trotoar depan Kedubes AS, melainkan berpikir untuk membuat jalur pengalihan pedestrian.
Untuk menerapkan ide itu, Dinas Bina Marga merasa perlu berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedubes AS terlebih dahulu.
"Memperhatikan pada area tersebut terdapat asset/obyek vital negara asing, kiranya hal ini perlu dibahas lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan yang terkait di area tersebut seperti Pemprov DKI, Kemenlu dan Kedutaan Negara Asing yang bersangkutan untuk mendapatkan desain jalur pengalihan pejalan kaki yang memadai dan memenuhi harapan bagi semua pemangku kepentingan," kata Wiwik.
Pihak Kedubes AS menyerahkan permasalahan trotoar itu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini tertentu saja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah setempat.
"Kami memahami perhatian Anda terhadap akses trotoar dan keselamatan pejalan kaki dan kami persilakan Anda untuk merujuk kepada pihak berwenang Indonesia terkait pertanyaan dibukanya kembali trotoar tersebut," kata Juru Bicara Kedubes AS di Jakarta, Michael Quinlan, kepada detikcom, Jumat (2/6).
Lihat juga Video '#SaveSiJalurKuning: 13 Rintangan Tunanetra di Trotoar Jalan Dewi Sartika':
