.webp)
Trotoar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) ditutup. Pejalan kaki harus melangkah di aspal jalan raya yang lebih berbahaya. Koalisi Pejalan Kaki menyuarakan pembukaan trotoar depan Kedubes Paman Sam di selatan Monas itu.
"Kami Koalisi Pejalan Kaki berharap ruang itu dibuka untuk pejalan kaki. Pejalan kaki jangan dibiarkan berjalan di jalan raya," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, kepada detikcom, Rabu (31/5/2023).
Trotoar di sisi selatan Jl Medan Merdeka Selatan itu berakhir tepat di ujung Istana Wakil Presiden RI. Mulai di depan kantor Kedubes AS, trotoar ditutup dengan barier beton (MCB) dan kawat berduri. Pejalan kaki harus berjalan di sisi luar barier beton, yakni di badan jalan yang juga digunakan kendaraan bermotor melaju ke arah Jl Medan Merdeka Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Trotoar sudah dibangun di depan Istana Wapres. Seharusnya, perlakuan terhadap trotoar di depan Kedubes AS juga sama. Mau Kedutaan Amerika Serikat itu pengamanan seketat apa pun, ruang publik tidak boleh dilupakan. Sangat kontras sekali ketika orang boleh berjalan di trotoar depan Istana Wapres," kata Alfred.
 Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus (Dok. Istimewa) |
Alfred mengingatkan bahwa penyediaan fasilitas pejalan kaki adalah amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 25 diatur, setiap jalan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya adalah fasilitas untuk pejalan kaki.
"Negara jangan membiarkan pejalan kaki bertaruh nyawa di lokasi itu," kata Alfred.
 Kondisi trotoar depan Kedubes AS, pedestrian harus berjalan di badan jalan aspal. 30 Mei 2023. (Tiara Aliya Azzahra/detikcom) |
Ada ironi di lingkungan yang sangat strategis di pusat Jakarta tersebut. Tak jauh dari trotoar yang ditutup itu, ada lokasi yang tiap 22 Januari diperingati sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Lokasinya ada di sekitar Tugu Tani, tak jauh dari Kedubes AS. Namun ternyata, di depan Kedubes AS, trotoar malah ditutup sejak lama sampai sekarang.
"Bagaimana kita bisa berbicara soal Jakarta menjadi 'walkable city' bila di Jakarta masih ada konflik yang membuat pejalan kaki tidak berdaya? Kita tidak punya masalah dengan Kedutaan-nya, tapi kita bermasalah dengan Pemprov DKI yang tidak memfasilitasi hak pejalan kaki," kata Alfred.
Lihat juga Video: Deklarasi Capres AS Ron DeSantis Alami Gangguan Saat Live di Twitter
