.webp)
Syafrin menjelaskan, pembahasan kebijakan PL2SE pada 2022 telah dilakukan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk dengar pendapat dari stakeholder dan masyarakat.
"Dalam Raperda PL2SE ini, nantinya tidak hanya mengatur mengenai penerapan ERP saja, tetapi juga diharapkan dapat mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan umum di DKI Jakarta secara elektronik," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemprov DKI hendak menerapkan ERP sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan dengan strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
"Informasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan uji coba penerapan ERP pada Rabu, 25 Januari 2023, adalah tidak benar. Faktanya, penerapan ERP di DKI Jakarta saat ini masih dalam tahap pembahasan Raperda bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, belum sampai pada tahap uji coba," demikian kesimpulan di situs tersebut.
(jbr/imk)
