.webp)
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) masih dibahas. Dia menegaskan masih ada tujuh tahapan, termasuk mendengar keluhan masyarakat.
"Ya itu masih pembahasan, masih 7 tahapan, kita masih perlu mendengar kepentingan, masih perlu mendengar keluhan masyarakat dan tidak serta merta, yaitu langsung diterapin juga," kata Heru di Kecamatan Jagakarsa, Jumat (27/1/2023).
Heru menuturkan penerapan ERP tidak dilakukan secara instan. Dia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan mendengar aspirasi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak langsung hari ini seperti goreng telur dan lain-lain, prosesnya kita mendengar aspirasi masyarakat plus-minusnya, masih ada kan tahapannya seperti yang saya bilang lalu masih 7 tahapan," ujarnya.
Seperti diketahui, rencana penerapan ERP sendiri menuai sorotan. Rencana ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Draf aturan ini belum diundangkan.
Rancangan perda tersebut sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan. Dilihat detikcom pada beleid tersebut, Selasa (10/1), dijelaskan kebijakan ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB. Hal ini diatur dalam Pasal 10 beleid tersebut.
Sementara itu, dalam pasal yang sama, dijelaskan juga bahwa gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan jalan berbayar. Rencananya, ada 25 ruas jalan di Jakarta yang dijadikan lokasi ERP.
Warga Tolak Motor Kena ERP
ERP belum diterapkan namun wacana itu menuai berbagai keluhan. Salah satu keluhan datang dari Teddy (41). Dia tak setuju dengan jalan berbayar karena mobilitasnya sehari-hari melalui jalan yang akan dikenai ERP.
"Anak mau sekolah di daerah Gajah Mada, gimana kita? Anak kita mau sekolah, masa tiap hari mau nganter mesti bayar. Mesti lewat jalur itu mau nggak mau, soalnya mau lewat mana lagi," tutur Teddy saat ditemui di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Sementara itu, seorang pengguna jalan lain, Yudi (24), juga mengaku tak setuju dengan rencana tersebut karena dinilainya membuat semua pihak kesusahan. Menurutnya, lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus menyelesaikan pelayanan transportasi publik sebelum membahas regulasi ini.
Simak video 'Kata Warga soal Motor akan Kena ERP: Semakin Menyusahkan Masyarakat':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Kalau tujuannya supaya orang nggak pakai kendaraan pribadi, lebih baik kelarin dulu masalah transportasi umum, trotoar untuk orang jalan ke semua tempat atau mungkin jalanan khusus sepeda atau skate di semua daerah Jakarta," kata Yudi saat ditemui di simpang Tomang.
Para pengemudi ojek online (ojol) juga menolak jika motor harus kena ERP. Ridwan (27) menilai jalan berbayar akan memberatkan pengendara ojol karena penghasilan mereka yang tidak seberapa.
"Saat ini keberatan ya, soalnya kita juga pengemudi ojol penghasilan juga nggak seberapa terus situasi sekarang mau dapat orderan susah, apalagi kalau ada yang berbayar gini itu nambah beban juga," kata Denis saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).
Driver lainnya, Bambang (34), mengatakan wacana tersebut juga akan sangat berdampak bagi para pengemudi dan pengguna ojol. Sebab, mobilitas ojek online di jalan sangat tinggi.
"Misalkan lewat jalan yang kena ERP pasti rugi, dalam artian rugi misalkan orderan aja sepi, dapet gitu, potongan udah banyak, terimbas banget," ujar dia.
