Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menolak rencana jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota. NasDem menilai aturan ini akan membebani masyarakat.
"Fraksi NasDem dalam posisi menolak ERP, secara keseluruhan," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, kepada wartawan, Jumat (27/1/2023).
Wibi pun menjelaskan alasan fraksinya menolak usulan ini. Menurut Wibi, aturan ini akan membebani warga Ibu Kota.
"Satu, membebani masyarakat. Dua, bukan solusi mengatasi kemacetan, hanya memindahkan kemacetan di jalan alternatif," katanya.
Selain itu, Wibi menilai transportasi publik di DKI saat ini belum maksimal. Dia juga menyinggung soal fasilitas trotoar di Jakarta.
"Transportasi publik belum maksimal. Trotoar Jakarta baru 300 km dari yang musti dipenuhi 2.600 km. Malah anggaran trotoar dipangkas dari target 60 km per tahun menjadi 30 km, kok malah buat ERP," tutur dia.
Penolakan ERP
Sejumlah pengendara ojek online (ojol) menolak dikenai jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang rencananya akan diterapkan di Jakarta. Sebab, menurut mereka, ojol juga merupakan kendaraan umum.
Penolakan itu salah satunya disampaikan oleh pengendara ojol bernama Ridwan (27). Menurut Ridwan, jalan berbayar akan memberatkan pengendara ojol karena penghasilan mereka yang tidak seberapa.
"Saat ini keberatan ya, soalnya kita juga pengemudi ojol penghasilan juga nggak seberapa terus situasi sekarang mau dapat orderan susah, apalagi kalau ada yang berbayar gini itu nambah beban juga," kata Denis saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).
Sementara itu, penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, penerapan jalan berbayar elektronik masih dibahas. Dia menegaskan masih ada tujuh tahapan, termasuk mendengar keluhan masyarakat.
"Ya itu masih pembahasan, masih 7 tahapan, kita masih perlu mendengar kepentingan, masih perlu mendengar keluhan masyarakat dan tidak serta merta, yaitu langsung diterapin juga," kata Heru di Kecamatan Jagakarsa, Jumat (27/1).
Simak Video 'ERP Jadi Strategi Anyar Jakarta Atasi Macet':
