Uji Coba ERP di DKI Disebut Sudah Mulai 25 Januari, Ini Faktanya

Jakarta -

Wacana penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Jakarta masih menjadi polemik. Secara bersamaan, beredar kabar ERP telah diuji coba pada 25 Januari 2023.

Kabar tersebut ditepis Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melalui media Jakarta Lawan (Jala) Hoaks. Info ERP diuji coba pada 25 Januari merupakan kabar bohong (hoaks).

"Tidak benar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan uji coba penerapan ERP pada 25 Januari 2023," demikian keterangan Pemprov DKI, seperti dilihat, Kamis (2/2/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka menjelaskan, saat ini Pemprov DKI masih fokus dalam penyelesaian aspek regulasi dan masih dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama DPRD DKI Jakarta.

Mereka menjelaskan, ERP memang sudah pernah diuji coba. Namun uji coba ERP itu dilakukan pada 2014-2016 di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta. Raperda PL2SE tersebut telah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dan 2023.

"Perda kebijakan PL2SE atau ERP ini masih dibahas bersama DPRD. Setelah legal aspeknya selesai barulah PL2SE ini bisa diterapkan," ujar Syafrin pada Rabu (11/1).

Di dalam raperda tersebut, masih dibahas pasal-pasal tentang tarif, ruas jalan, hingga jenis kendaraan yang akan dikenai ERP.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Syafrin menjelaskan, pembahasan kebijakan PL2SE pada 2022 telah dilakukan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk dengar pendapat dari stakeholder dan masyarakat.

"Dalam Raperda PL2SE ini, nantinya tidak hanya mengatur mengenai penerapan ERP saja, tetapi juga diharapkan dapat mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan umum di DKI Jakarta secara elektronik," katanya.

Pemprov DKI hendak menerapkan ERP sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan dengan strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Informasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan uji coba penerapan ERP pada Rabu, 25 Januari 2023, adalah tidak benar. Faktanya, penerapan ERP di DKI Jakarta saat ini masih dalam tahap pembahasan Raperda bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, belum sampai pada tahap uji coba," demikian kesimpulan di situs tersebut.

Halaman 1 2

Selanjutnya