Pemprov DKI Jakarta mengklaim peminat rumah DP 0 persen Nuansa Cilangkap dan Nuansa Pondok Kelapa banyak sekalipun keterisiannya masih rendah. Kondisi ini disebabkan prosesnya tersendat di persetujuan pihak perbankan ketika mengajukan kredit.
"Peminatnya kan banyak. Kalau bicara peminat, bukan persentase ya, tapi jumlah," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).
Sarjoko menjelaskan pihak perbankan mesti melakukan sejumlah tahapan verifikasi saat menerima pengajuan kredit. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kemampuan keuangan calon penerima kredit.
"Tugas kami memastikan dari syarat administrasinya. Proses selanjutnya ada di perbankan. Mereka harus melakukan verifikasi terhadap kemampuan dan kemauan dari calon nasabah untuk bisa dapatkan kredit tersebut," jelasnya.
 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko. (Anggi/detikcom) |
Pemprov DKI akan menyalurkan dana bergulir untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Nantinya dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat melalui Bank DKI selaku bank pelaksana.
Karena itu, terang Sarjoko, proses verifikasi dilakukan ketat demi menghindari kredit macet. "Karena gimanapun, dana FPPR ini harus bergulir dan harus disalurkan ke masyarakat lain. Jadi harus menghindari 'kredit macet'," ujarnya.
Sarjoko menjelaskan, jika peminat berpenghasilan tinggi namun pengeluarannya per bulan juga tinggi, bank akan mempertimbangkan hal tersebut. Pertimbangan bertujuan untuk mengukur kemampuan mencicil peminat rumah DP nol persen.
"Meskipun penghasilannya tinggi, kalau ternyata pengeluarannya banyak juga, pasti mereka nggak punya sisa untuk mencicil. Perhitungan perbankan," tutur Sarjoko.
"Tapi kalau penghasilannya sedang-sedang saja tapi tidak banyak pengeluaran, bisa jadi justru mereka eligible memenuhi syarat perbankan," tambah dia.
Lihat juga video 'Tuntutan untuk Para Terdakwa Pusaran Kasus Rumah DP 0 %':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
