.webp)
Pemprov DKI Jakarta tidak menyiapkan anggaran untuk membangun program rumah DP Rp 0 tahun depan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mengkritik program era Gubernur Anies Baswedan itu.
"Dalam tinjauan evaluatif selama 5 tahun ini nyatanya pencapaian rumah DP Rp 0 sangat sulit diwujudkan dikarenakan persyaratan teknisnya sulit terpenuhi, khususnya secara regulatif perbankan," kata Dwi Rio kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
"Sehingga sulit untuk menyediakan secara massal dan sulit menjangkau kalangan menengah ke bawah. Faktanya hanya sekitar satu digit persen atau sekitar 2.000-an unit capaian yang didapatkan selama 5 tahun ini," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dwi Rio mengkritik keras program DP Rp 0. Dia menyebut rumah DR Rp 0 adalah program lip service (atau janji di bibir) Anies Baswedan.
"Intinya program rumah DP 0 rupiah era Gubernur Anies adalah Program lips service dan terbukti gagal dilaksanakan, padahal kebutuhan pemukiman sangat mendesak bagi warga Jakarta. Pergub Anies tentang RPD 2023-2026 dengan masih mencantumkan Program rumah DP 0 rupiah membuktikan bahwa adanya upaya pemaksaan yang tidak rasional dan logis," tutur dia.
 Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio (Foto: Situs DPRD DKI Jakarta) |
Usul Rusun untuk Warga DKI
Dwi Rio menilai solusi hunian untuk warga berpenghasilan rendah di DKI Jakarta adalah rumah susun. Dia mendorong agar Pemprov DKI membuat program rumah susun yang bisa menjadi milik pribadi warga.
"Rumah susun atau hunian vertikal masih menjadi solusi yang paling realistis dalam menghadapi ketersediaan lahan yang semakin sempit di Jakarta, ke depan perlahan diharapkan Pemprov DKI Jakarta juga harus mampu mentahapkan realisasi program rumah susun milik bagi warga Jakarta," tutur dia.
Gerindra Minta PDIP Objektif
Sementara itu, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, Syarif, meminta Dwi Rio memberikan penilaian objektif. Dia menilai rumah DP Rp 0 bukanlah program gagal.
"Gagal itu ngukurnya dari mana, kan 5 tahun selesai, ada yang terbangun, kecuali nggak ada yang terbangun. Saya sih menyarankan objektif ya, berpikir secara objektif. Gagal itu pengertiannya nggak ada satu pun yang terbangun," kata Syarif saat dihubungi terpisah.
Syarif menyebut rumah DP 0 persen dianggap gagal adalah penilaian subjektif. Dia menyebut rumah DP Rp 0 telah terealisasi.
"Nah itu yang saya bilang nggak objektif, kan targetnya cuma 14 ribu. Awalnya RPJMD-nya 14 ribu, terus dikoreksi lagi jadi 9 ribu. Untuk sekarang yang 2 ribu berapa persen itu, katakanlah pegangannya RPJMD awal deh 14 ribu, kalau 10 persen kan 1.400, betulkan, jadi 15 persen, ada dong hasilnya," tutur dia.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
