.webp)
Kemacetan di Jakarta saat ini disebut sudah seperti sebelum pandemi COVID-19. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan masyarakat untuk tidak banyak membeli mobil.
Awalnya, Heru menyampaikan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dapat diterapkan untuk menekan volume kendaraan sehingga mengurangi macet. Namun, dia mengatakan kebijakan tersebut diserahkan kepada perusahaan masing-masing pekerja.
"Kalau WFH diserahkan kepada masing-masing pemilik kerja, masing-masing kantor. Tapi memang selain kemacetan itu sudah berlangsung ya," kata Heru di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Dishub DKI juga sudah melakukan sejumlah upaya menekan kemacetan. Dalam waktu dekat, lanjutnya, Dishub akan menutup putaran balik (U-turn) dan menambah jalur alternatif.
"Dishub dalam short time ini melakukan rekayasa-rekayasa titik-titik lokasi yang diperkirakan penyebab kemacetan. Contohnya menarik U-turn tidak terlalu banyak, menambah jalan alternatif," lanjutnya.
Selain Dishub, Heru mengatakan Dinas Bina Marga juga mengaktifkan jalan terputus (missing link) agar jalan buntu bisa disambung. Diketahui, Pemprov DKI berencana menyambung 10 ruas jalan untuk mengurai macet.
"Termasuk Dinas Bina Marga mengaktifkan kembali diusahakan missing link itu dilaksanakan. Jadi jalan-jalan yang masih buntu itu bisa disambung kembali. Ya tidak serta Merta menyelesaikan kemacetan, minimal mengurangi," katanya.
Heru lalu mengingatkan agar masyarakat tidak banyak-banyak membeli mobil. "Satu lagi, jangan beli mobil banyak-banyak," imbuhnya.
Kemacetan Jakarta Sudah Seperti Sebelum Pandemi
Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan situasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta sudah seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Kondisi ini bisa dilihat melalui persentase indeks kemacetan di Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Latif saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada hari ini. Latif awalnya membeberkan indeks kemacetan pada 2019 atau masa sebelum pandemi COVID-19 menghantam RI sebesar 53%.
"Pada 2019, Jakarta indeks kemacetan sudah 53 persen. Tentunya kalau udah di angka 50 persen sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi di angka 50 persen, di angka 40 persen (saja), Jakarta itu sudah tidak aman," kata Latif, Selasa (23/1).
Lihat juga video 'Kata Warga soal Motor akan Kena ERP: Semakin Menyusahkan Masyarakat:
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Lalu pada tahun 2020, indeks kemacetan di Jakarta mengalami penurunan menjadi 36% karena aktivitas masyarakat dibatasi. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan pada 2021.
"Di 2020 menurun karena pandemi, orang nggak boleh bepergian 36 persen, nyaman Jakarta. 2021 lebih nyaman lagi di angka 34 persen," jelasnya.
Namun, indeks kemacetan mengalami peningkatan pada 2022 saat pandemi COVID-19 semakin landai. Latif mengatakan angka indeks kemacetan di awal 2022 saja mendekati angka 48%.
"Di kuartal pertama 2022 kita sudah mendekati angka 48 persen kembali. Berarti udah mendekati 50 persen. Awal-awal 2022 kita masih nyaman berkendara di Jakarta," terangnya.
Latif mengakui belum menghitung data periode akhir 2022 hingga awal 2023. Namun dia memprediksi saat ini indeks kemacetan di DKI melebihi 50%.
"Ini kita belum hitung sekarang di akhir 2022 (hingga) di awal 2023. Kalau saya boleh melihat situasi, sudah di atas 50 persen kembali," ujarnya.
Latif mencatat, pada 2022, jumlah perjalanan rata-rata di Jakarta nyaris 22 juta pergerakan. Adapun asumsi jumlah penduduk Jakarta saat ini 10,7 juta.
"Hitungannya rata-rata per orang bergerak 3 kali, berangkat, pulang, mungkin ada tambahan. Jadi rata-rata ada 7 juta yang bergerak. Masing-masing orang bergerak minimal 3 kali hitung-hitungan terkecil, (misal) berangkat kantor, pulang kantor, terus aktivitas melakukan yang lain di dalam pekerjaan itu, jadi 3 kali. Jadi sekitar 7 juta dikalikan 3 jadi 21 juta pergerakan orang bergerak," terangnya.
