Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di sejumlah ruas Ibu Kota. Namun belum diterapkan, wacana itu menuai berbagai keluhan.
Salah satu kendaraan yang akan dikenai biaya yakni sepeda motor. Nantinya sepeda motor juga akan dikenai tarif ERP saat melintas di sejumlah ruas jalan.
"Sekarang juga penambahan kendaraan motor di Jakarta dan Jabodetabek khususnya cukup masif. Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction pricing," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/1).
Rencananya, ERP Jakarta ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 sampai pukul 22.00 WIB. Untuk ruasnya, sejauh ini baru ada 25 yang masuk draf dengan rincian sebagai berikut:
• Jalan Pintu Besar Selatan
• Jalan Gajah Mada
• Jalan Hayam Wuruk
• Jalan Majapahit
• Jalan Medan Merdeka Barat
• Jalan Moh. Husni Thamrin
• Jalan Jend. Sudirman
• Jalan Sisingamangaraja
• Jalan Panglima Polim
• Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 - Simpang Jalan TB Simatupang)
• Jalan Suryopranoto
• Jalan Balikpapan
• Jalan Kyai Caringin
• Jalan Tomang Raya
• Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya - Simpang Jalan Gatot Subroto)
• Jalan Gatot Subroto
• Jalan MT Haryono
• Jalan DI Panjaitan
• Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya - Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
• Jalan Pramuka
• Jalan Salemba Raya
• Jalan Kramat Raya
• Jalan Pasar Senen
• Jalan Gunung Sahari
• Jalan HR Rasuna Said
Keluhan Warga
Seorang warga yang bekerja sebagai pengemudi ojek online Bambang (34) mengatakan telah lama mengetahui wacana sejak Anis Baswedan masih menjadi Gubernur DKI. Dia tak setuju dengan wacana tersebut.
"Udah dari lama itu, sebelum ganti Gubernur juga sudah ada," kata Bambang saat ditemui di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2023)
Bambang menyatakan tak setuju dengan rencana tersebut. Menurutnya, yang kerap menimbulkan macet di jalanan karena banyaknya mobil.
"Kalau buat motor kayaknya nggak setuju sih, soalnya kayaknya berat. Di jalan kan mobil yang bikin macet bukan motor, banyakan jalur motor dimasukin mobil, jadi motor nggak ada jalan," kata Bambang.
Selain itu, lanjutnya, wacana tersebut juga akan sangat berdampak bagi para pengemudi dan pengguna ojek online. Sebab, mobilitas ojek online di jalan sangat tinggi.
"Misalkan lewat jalan yang kena ERP pasti rugi, dalam artian rugi misalkan orderan aja sepi, dapet gitu, potongan udah banyak, terimbas banget," ungkapnya.