Komisi B DPRD DKI Jakarta kembali menskors rapat penjelasan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Rapat ditunda lantaran Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati tak hadir.
"Ya, skors rapatnya. (Karena) Bu Asisten tidak hadir," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan rapat diskors berdasarkan kesepakatan anggota Dewan yang hadir di ruang rapat. Dia akan menjadwalkan kembali rapat di kemudian hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian," kata Ismail.
Politikus PKS itu menyayangkan sikap Pemprov DKI yang tak memberi atensi lebih dalam memaparkan ERP kepada anggota Dewan. Dia berharap pertemuan berikutnya dapat dihadiri perwakilan Pemprov DKI.
"Ketika untuk pembahasan saja tidak ada atensi penuh dari pihak eksekutif kita sangat menyayangkan. Oleh karena itu, saya berharap untuk ke depannya, bisa menjadi atensi bersama sehingga dari apa yang kita, bahan-bahan, yang sudah kita miliki ya, di sini sudah cukup lengkap ada naskah akademik dan raperdanya. Plus paparan tentang ERP ini dan juga aspirasi masyarakat yang telah masuk," ujarnya.
Rapat pembahasan ERP ini sebelumnya sempat dibuka pada Senin (16/1). Namun rapat ditunda karena sejumlah pejabat Pemprov DKI yang terkait, seperti Asisten Sekda DKI Jakarta hingga Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, absen.
Rencana penerapan ERP sendiri menuai sorotan. Rencana ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Draf aturan ini belum diundangkan.
Rancangan perda tersebut sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan. Dilihat detikcom pada beleid tersebut, Selasa (10/1), dijelaskan kebijakan ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB. Hal ini diatur dalam Pasal 10 beleid tersebut.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Jakarta Akan Terapkan Jalan Berbayar, Angkutan Umumnya Sudah Siap?':