.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas Ibu Kota. Terdapat 25 ruas jalan di DKI Jakarta yang diwacanakan akan diterapkan ERP.
Pantauan detikcom di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2023), pukul 09.00 WIB, terlihat lalu lintas kendaraan tidak mengalami kemacetan. Terlihat kondisi lalu lintas kendaraan di kedua arah, baik arah Menteng maupun Mampang, ramai lancar.
Kemudian, di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, yang juga menjadi salah satu ruas jalan yang direncanakan akan menerapkan sistem ERP, pada pukul 09.25 WIB juga terpantau lancar. Tidak terdapat penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antrean kendaraan hanya terjadi sesekali di beberapa titik seperti di tempat lampu lalu lintas. Selain itu, antrean terjadi di beberapa tempat, seperti tikungan dan persimpangan.
 Kondisi lalin di Jalan Gunung Sahari, Jakpus, yang akan diterapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) (Rumondang N/detikcom) |
Kondisi serupa ditemukan di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, pukul 10.06 WIB. Arus kendaraan, baik motor maupun mobil, di ruas jalan tersebut terpantau lancar.
Di sekitar kiri jalan arah Jalan Pasar Senen, terdapat beberapa bajaj yang terparkir. Kendati begitu, lalu lintas sepanjang jalan tak terlihat kemacetan pada waktu itu.
Seorang pengguna motor Teddy (41) menyuarakan penolakannya. Ia tak setuju, karena mobilitasnya sehari-hari melalui jalan yang akan diterapkan ERP.
Sementara itu, kondisi lalu lintas di Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat (Jakbar), terpantau ramai lancar di kedua arah.
Kondisi lalu lintas ramai lancar tersebut juga terpantau di ruas Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman pada simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Gatot Subroto.
 Simpang Tomang termasuk ruas jalan yang akan diterapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP). (Silvia Ng/detikcom) |
Pemotor Menolak Kena ERP
Salah satu pengguna jalan, Yudi (24), mengatakan telah mengetahui wacana ERP ini. Dia mengaku tak setuju dengan rencana tersebut karena dinilainya membuat semua pihak kesusahan.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Jakarta Akan Terapkan Jalan Berbayar, Angkutan Umumnya Sudah Siap?':
Yudi heran terkait tujuan diterapkan sistem ERP ini. Menurutnya, lebih baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berfokus menyelesaikan pelayanan transportasi publik sebelum membahas regulasi ini.
"Kalau tujuannya supaya orang nggak pakai kendaraan pribadi, lebih baik kelarin dulu masalah transportasi umum, trotoar untuk orang jalan ke semua tempat atau mungkin jalanan khusus sepeda atau skate di semua daerah Jakarta," kata Yudi saat ditemui di simpang Tomang.
Pengguna jalan lainnya, Teddy (41), juga tak setuju dengan rencana sepeda motor jadi sasaran ERP. Sebab, lanjutnya, mobilitasnya sehari-hari melalui jalan yang akan diterapkan ERP.
"Anak mau sekolah di daerah Gajah Mada, gimana kita? Anak kita mau sekolah, masa tiap hari mau nganter mesti bayar. Mesti lewat jalur itu mau nggak mau. Soalnya, mau lewat mana lagi," tutur Teddy saat ditemui di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Teddy juga mengatakan telah mengetahui wacana pemerintah itu. Menurutnya, wacana itu akan memberatkan pengguna motor.
