.webp)
Pimpinan Komisi B DPRD DKI Jakarta akhirnya diizinkan menemui massa aksi driver ojek online (ojol) yang menolak jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di depan DPRD DKI. Para anggota dewan itu didesak massa aksi menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Pantauan detikcom di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023), perwakilan dewan yang menyambangi demonstran terdiri dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari F-PKS Ismail dan Wakil Ketua Komisi B dari F-PDIP Wa Ode. Keduanya pun berbicara dengan massa aksi di atas mobil komando.
"Sebagaimana kita rasakan saat ini sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, betul?" tanya Ismail kepada massa aksi, Rabu (25/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Betul!" jawab massa aksi bersahut-sahutan.
Ismail pun kemudian menjelaskan saat ini kebijakan ERP masih dalam tahap pembahasan. Ia pun berjanji bakal memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang mengundang polemik di mata masyarakat itu.
"Kami seluruh anggota Komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait. Semua dalam kondisi saat ini yang kami lakukan adalah menampung aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait dengan keberatan ini. Karena ini yang akan kami jadikan bahan pertimbangan ketika pihak eksekutif mengajukan usulan ERP ini," tegasnya.
Orator aksi hari ini lantas meminta ketegasan dari dua anggota dewan yang hadir menemui massa aksi hari ini. Ia meminta agar Ismail dan Wa Ode menyatakan secara lantang bahwa Fraksi PKS maupun PDIP menolak rencana ERP.
"Intinya menolak atau tidak?" tanya orator kepada Ismail.
"Tolak, tolak, tolak, tolak!" desak massa aksi.
"Saya ingin Pak Ismail dari F-PKS dan Ibu Wa Ode dari PDIP, kita ingin ada pernyataan resmi mewakili PKS dan Ibu Wa Ode PDIP bahwa Fraksi PKS dan Fraksi PDIP menolak dengan tegas rencana ERP. Saya ingin ada pernyataan di depan teman-teman ojol!" ujar orator di atas mobil komando.
Ismail kemudian menegaskan sejak awal Fraksi PKS menolak penerapan ERP. Dia kemudian meminta dukungan seluruh pihak untuk memperjuangkan suara penolakan ini.
"Mohon izin, menyambung pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," tegas Ismail.
Sementara itu, Wa Ode tidak menjelaskan secara gamblang soal sikap fraksinya terhadap kebijakan ERP. Prinsipnya, kata dia, Fraksi PDIP bakal mendukung seluruh keinginan masyarakat. Jawaban inilah yang membuat massa aksi kembali meminta ketegasan dari Wa Ode.
"Kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan. Kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ujar Wa Ode.
"Sebentar, belum ada pernyataan yang tegas. Oke?" balas orator.
"PDI Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. Gitu aja, merdeka!" balas Wa Ode.
Baca halaman selanjutnya.
