Massa aksi yang terdiri atas driver ojek online (ojol) menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta. Massa aksi itu mendesak Pemprov DKI membatalkan rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (25/1/2023), ratusan peserta aksi telah memadati trotoar hingga sebagian ruas jalan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 11.55 WIB.
Sejumlah atribut demonstrasi dibawa peserta aksi, mulai mobil komando, bendera, spanduk, hingga banner bertuliskan penolakan terhadap kebijakan ERP. Massa memakai rompi ojol berwarna hijau terus meneriaki tuntutannya.
"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah tebersit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (Pemilihan Umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.
Salah satu orator kembali meneriakkan soal penolakan terhadap sistem ERP. Mereka kemudian menyinggung masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI) siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando di lokasi, Rabu (25/1/2023).
"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.
"Lawan!" jawab para driver ojol.
Demonstrasi hari ini menyebabkan lalu lintas di sepanjang Jalan Kebon Sirih padat. Karena massa aksi meluber ke jalan raya, kendaraan bermotor hanya bisa melintas di satu lajur.
Audiensi Ketua Komisi B Ditolak Massa Aksi
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail bersama pimpinan Komisi B lainnya bergerak menyambangi massa di luar gedung DPRD DKI. Namun kedatangan mereka ditolak oleh massa aksi.
Pantauan di lokasi, Ismail dkk sempat berupaya menaiki mobil komando. Namun para demonstran tak mengizinkannya karena mereka ingin yang keluar menemui mereka Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Kami maunya Ketua DPRD DKI bertemu kami ke sini," ujar orator.
"Pergi! Pergi!" ujar massa aksi sambil bersahut-sahutan.
Ditemui terpisah, Ismail menyatakan pihaknya berniat mengajak massa aksi mengikuti rapat kerja Komisi B hari ini. Namun permintaan mereka ditolak.
"Jadi hari ini bertepatan dengan pembahasan ERP ada aspirasi masyarakat. Berdasarkan kesepakatan rapat tadi, kita ingin apresiasi masyarakat ini untuk kita hadirkan perwakilannya di rapat kerja Komisi B. Tujuannya agar bisa menyampaikan, didengarkan secara langsung bukan sekadar wakil rakyat, tapi pihak eksekutif," ujar Ismail.
"Namun sebagaimana tadi, dari perwakilan masyarakat tersebut menolak dihadirkan bersama di rapat tadi. Kita nggak bisa memaksakan," tambah dia.
(taa/yld)
