Komisi B DPRD dan Pemprov DKI Gelar Rapat Bahas ERP Hari Ini

ADVERTISEMENT

Komisi B DPRD dan Pemprov DKI Gelar Rapat Bahas ERP Hari Ini

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 10:53 WIB
Sepeda motor melintas di antara mobil di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023). DKI Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Sepeda motor diusulkan masuk dalam kendaraan yang wajib membayar.
Ilustrasi jalan raya di Jakarta (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Komisi B DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat kerja bersama Pemprov DKI Jakarta setelah sebelumnya diskors. Agenda rapat membahas mengenai jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Agenda rapat hari ini dibenarkan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Nantinya, Komisi B berencana mengundang perwakilan massa aksi yang berdemonstrasi menentang ERP.

"Rapat ERP pagi hari ini, pukul 10.00 WIB. Ada demo menentang ERP, saya usulkan perwakilan masuk ke tempat rapat," kata Gilbert saat dimintai konfirmasi, Rabu (25/1/2023).

Berdasarkan undangan rapat yang diterima, nantinya Pemprov DKI diminta menjelaskan mengenai rencana pemberlakuan jalan berbayar di hadapan anggota Dewan. Rapat pada Senin (16/1) sempat ditunda karena sejumlah pejabat Pemprov DKI yang terkait, seperti Asisten Sekda DKI Jakarta hingga Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, absen dari rapat.

"Jadi tadi aspirasi dari anggota Komisi B, karena sejumlah pihak terkait, seperti Asisten Perekonomian, kemudian Bappeda, kemudian Biro Hukum, tidak hadir, maka kami merasa rapat ini belum bisa dimulai. Mengingat substansi yang akan dibahas ini sangat penting dan akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail pada Senin (16/1).

"Kita berharap dalam pembahasan ini pihak-pihak tersebut harus hadir sehingga segala sesuatu nanti yang timbul dalam pertanyaan, yang membutuhkan penjelasan dari mereka itu bisa terjawab tuntas. Oleh karena itu, kita skorsing dan pekan depan akan kita lanjutkan dengan syarat seluruh peserta hadir," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, rencana penerapan ERP mengundang polemik di masyarakat. Rencana ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Draf aturan ini belum diundangkan.

Rancangan perda tersebut sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan. Dilihat detikcom pada beleid tersebut, Selasa (10/1), dijelaskan kebijakan ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB. Hal ini diatur dalam Pasal 10 beleid tersebut.

Sementara itu, dalam pasal yang sama dijelaskan juga, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan jalan berbayar. Rencananya, ada 25 ruas jalan di Jakarta yang dijadikan lokasi ERP. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 9. Berikut rinciannya:

- Jalan Pintu Besar Selatan
- Jalan Gajah Mada
- Jalan Hayam Wuruk
- Jalan Majapahit
- Jalan Medan Merdeka Barat
- Jalan Moh. Husni Thamrin

- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan Panglima Polim

- Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 - Simpang Jalan TB Simatupang)
- Jalan Suryopranoto
- Jalan Balikpapan
- Jalan Kyai Caringin
- Jalan Tomang Raya
- Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya - Simpang - Jalan Gatot Subroto)
- Jalan Gatot Subroto
- Jalan MT Haryono
- Jalan DI Panjaitan
- Jalan Jenderal A Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya - Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
- Jalan Pramuka
- Jalan Salemba Raya
- Jalan Kramat Raya
- Jalan Pasar Senen
- Jalan Gunung Sahari
- Jalan HR Rasuna Said

(taa/yld)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT