Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyentil oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah. Pimpinan KPK mengaku tak habis pikir dan menyebut hal itu tidak waras.
Soal adanya oknum pejabat Pemprov DKI yang mempunyai puluhan aset itu diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Balai Kota DKI pada Kamis (14/12/2022). Alex saat itu menghadiri Rapat Koordinasi Antikorupsi antara Pemprov DKI dengan KPK tahun 2022.
Mulanya, Alex mengaku mendengar ada oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan pengurusan perizinan. Padahal, kata Alex, kesejahteraan pegawai DKI sejatinya tidak diragukan lagi.
"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ," kata Alex kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.
Alex mengatakan gaji di Pemprov DKI Jakarta jauh di atas rata-rata. Bahkan, kata Alex, pihaknya mendengar ada dirjen di salah satu kementerian yang iri pada gaji kepala dinas di Pemprov DKI.
"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata, bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ujarnya.
Alex mendorong Inspektorat DKI Jakarta agar menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus dan dilakukan pemeriksaan, karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran. Di sinilah, Alex menyebut ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.
"Kadang saya nggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini-itu, saya punya akses buka LKHPN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI. Saya cek itu, wah bidang tanahnya 20-25. Waras nggak sih kita ini," tuturnya.
Benarkah ada pejabat DKI mempunyai aset puluhan bidang tanah? Baca di halaman berikutnya>>
Dikutip dari situs LHKPN KPK periode 2021, berikut harta kekayaan berupa bidang tanah milik para pejabat tingkat kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta:
Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memiliki lima bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 1,7 miliar yang tersebar di Kota Depok, dan Kota Bogor. Seluruh bidang tersebut merupakan hasil sendiri.
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memiliki dua bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 3,1 miliar yang tersebar di Kota Depok dan Jakarta Selatan. Seluruh bidang tanah tersebut merupakan hasil sendiri dan warisan.
Kepala Dinas Bina Marga
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memiliki lima bidang tanah dengan total nilai Rp 14,9 miliar yang tersebar di Sleman, Jakarta Timur, Bekasi, Jakarta Timur, dan Tangerang Selatan. Lima bidang tanah tersebut merupakan hasil sendiri dan warisan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal memiliki tiga bidang tanah dan bangunan serta dua bidang tanah dengan total nilai Rp 10,7 miliar yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, dan Surabaya. Seluruh bidang tersebut merupakan hasil sendiri dan hibah tanpa akta.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto memiliki dua tanah dan bangunan serta bidang bangunan dengan total nilai Rp 2,9 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan. Seluruh bidang tersebut merupakan hasil sendiri dan warisan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko memiliki enam bidang tanah dan bangunan dan tujuh bidang tanah dengan total nilai Rp 7,4 miliar yang tersebar di Klaten dan Tangerang Selatan. Seluruh bidang tersebut tersebut merupakan hasil sendiri dan hibah tanpa akta.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin memiliki dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 23,8 miliar yang tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Seluruh bidang tersebut merupakan hasil sendiri dan hibah tanpa akta.
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Satriadi Gunawan memiliki satu bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 3,8 miliar yang tersebar di Depok. Satu bidang tersebut merupakan hasil sendiri.
Kepala Dinas Sosial
Kepala Dinas Sosial Premi Lasari memiliki tiga bidang tanah dan bangunan, serta empat bidang tanah dengan total nilai Rp 4,3 miliar tersebar di Jakarta Timur, Bogor, dan Karawang. Seluruhnya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Andri Yansyah memiliki delapan bidang tanah serta delapan bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 13,69 miliar. Seluruh bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, dan Kuningan. Seluruhnya tercatat hasil sendiri.
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati memiliki dua bidang tanah dan bangunan serta lima bidang tanah dengan total nilai Rp 1,9 miiliar. Tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Berau, dan Sleman. Seluruhnya tercatat hasil sendiri, warisan, dan hibah dengan akta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati tercatat memiliki empat bidang tanah dan satu bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 1,2 miliar di Bogor. Seluruhnya tercatat hasil sendiri.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto tercatat hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 600 juta terletak di Depok. Sebidang tanah dan bangunan itu berasal dari hasil sendiri.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin memiliki satu bidang tanah dan sebuah bangunan dengan total nilai Rp 1,7 miliar yang terletak di Kota Jakarta Selatan. Satu bidang tanah tersebut merupakan hasil warisan.
Kepala Dinas Perhubungan
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memiliki empat bidang tanah dan bangunan; tiga bidang bangunan; serta empat bidang tanah dengan total nilai Rp 7,9 miliar. Seluruh bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Gorontalo. Seluruhnya tercatat hasil sendiri.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Uus Kuswanto tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan, serta tanah dengan total nilai Rp 5,08 miliar di Tangerang dan Ciamis. Seluruhnya tercatat berasal dari hasil sendiri.
Simak juga 'Firli Bahuri: Koruptor Tak Takut Dipenjara, Tapi Takut Dimiskinkan':
(whn/dek)