.webp)
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung gaji pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata. Pimpinan KPK mengaku mendengar ada dirjen di salah satu kementerian yang iri pada gaji kepala dinas di Pemprov DKI.
Soal adanya dirjen yang iri itu diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Balai Kota DKI pada Kamis (14/12/2022). Alex saat itu menghadiri Rapat Koordinasi Antikorupsi antara Pemprov DKI dengan KPK tahun 2022.
Awalnya, Alex mengaku mendengar ada oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta pengurusan perizinan. Padahal, kata Alex, kesejahteraan pegawai DKI sejatinya tidak diragukan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ," kata Alex kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.
Alex mengatakan gaji di Pemprov DKI Jakarta jauh di atas rata-rata. Alex mengaku mendengar ada dirjen di salah satu kementerian yang iri dengan gaji kepala dinas di Pemprov DKI.
"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata, bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ujarnya.
KPK-DKI Koordinasi Cegah Korupsi
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI dan KPK akan melakukan koordinasi pencegahan korupsi. KPK akan mengirim Satuan Tugas (Satgas) untuk Pemprov DKI dalam rangka membantu pencegahan korupsi.
"Pak Alexander Marwata juga tadi menegaskan bahwa kami Pemprov DKI Jakarta nanti akan didukung oleh beberapa satgas dalam perjalanan di tahun 2023," kata Heru kepada wartawan.
Heru menjelaskan komitmen ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan korupsi. Heru berharap komunikasi Pemprov DKI dengan KPK terus berjalan dengan baik.
"Terima kasih juga kepada jajaran KPK yang telah mendukung. Mudah-mudahan melalui Inspektorat kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," ujar Heru.
Simak juga 'Ma'ruf di Hakordia: Kalau Hukum Tumpul, Kemakmuran Tak Dapat Dinikmati':
