Setara Institute dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) melakukan survei soal Indeks Kinerja HAM (IKH) Indonesia pada 2022. Hasilnya, IKH tahun ini mengalami kenaikan tipis.
Survei ini dilakukan dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember. Dalam laporannya, skor IKH Indonesia diketahui meningkat 0,3 poin menjadi 3,3, dari skor pada tahun sebelumnya sebesar 3 poin.
"Sekalipun secara kuantitatif terdapat perbaikan, ada banyak catatan kritis yang juga diberikan sebagai pengingat bahwa pemajuan yang terkuantifikasi dalam total skor rata-rata nasional Indeks Kinerja HAM tahun ini juga masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam aspek keadilan," kata peneliti hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah dalam keterangannya, Sabtu (10/12/2022).
Survei ini dilakukan dengan memanfaatkan metode purposive sampling terhadap 100 ahli yang telah dipilih Setara Institute dan INFID dengan klasifikasi dan kategori yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat sejumlah variabel yang dijadikan alat ukur dalam survei ini, yakni Hak Sipil dan Politik (Sipol), Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob), dan Isu HAM khusus.
Peningkatan skor pada IKH 2022 ini dikontribusi oleh indikator-indikator pada variabel Hak Ekosob. Terutama hak atas pendidikan sebagai penyumbang yang memiliki skor 4,4, yang merupakan skor terbesar pada variabel tersebut.
"Sekalipun demikian, angka 4,4 pada indikator hak atas pendidikan ini sebetulnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan skor pada Indeks Kinerja HAM 2020, yaitu pada angka 4,6. Hal ini merefleksikan bahwa tingginya skor bahkan di atas moderat pun ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan situasi kondisi yang sesungguhnya terjadi pada tahun existing," terangnya.
Sementara itu, skor pada variabel Hak Sipol disebut tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Isu terkait perlindungan dan penghormatan kebebasan berekspresi dan berpendapat masih jauh dari harapan.
"Alih-alih beranjak lebih baik, skor pada indikator ini justru mengalami regresi sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya dan selalu menjadi indikator penyumbang skor terendah pada Indeks Kinerja HAM tiap tahunnya," tutur Sayyidatul.
Indeks Kinerja HAM tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. IKH 2022 ingin mencoba memberi perhatian khusus terhadap isu-isu HAM yang masih menjadi isu menonjol dari tahun ke tahun.
"Isu HAM Papua dan isu kelompok minoritas menjadi dua isu khusus yang dipilih dalam Indeks Kinerja HAM 2022. Rendahnya komitmen negara dalam upaya pemajuan HAM untuk isu Papua dan isu minoritas ini tervalidasi dari rata-rata skor tiap indikator yang semuanya selalu lebih rendah dari rata-rata skor nasional pada indikator yang sama," jelas Sayyidatul.
"Untuk itu, sorotan khusus ini diberikan guna mendorong akselerasi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang lebih baik dalam isu HAM Papua dan kelompok minoritas," imbuhnya.
Melalui survei IKH Indonesia 2022 ini, Setara Institute dan INFID memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menepati janji politiknya terkait pemajuan HAM. Hal itu juga dapat didukung dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap nilai-nilai HAM.
"Menjelang dua tahun sisa kepemimpinannya, Presiden Jokowi perlu lebih meneguhkan kembali janji politiknya dalam pemajuan HAM dengan memperkuat politik kemajuan HAM melalui pengarusutamaan program-program yang terukur dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap nilai-nilai HAM," kata Sayyidatul.
(ygs/ygs)