Ramai-ramai Legislator Dukung Wakil PBB Diusir Jika Ngeyel soal KUHP

ADVERTISEMENT

Ramai-ramai Legislator Dukung Wakil PBB Diusir Jika Ngeyel soal KUHP

Tim detiknews - detikNews
Sabtu, 10 Des 2022 08:28 WIB
The United Nations headquarters building is pictured with a UN logo in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., March 1, 2022. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
Logo PBB. (Foto: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
Jakarta -

Usulan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana yang meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memanggil perwakilan PBB di Indonesia buntut mengkritik KUHP baru, dapat sorotan dari Senayan. Sejumlah anggota DPR merespons pandangan Prof Hikmahanto bahwa perwakilan PBB itu bisa saja diusir karena dianggap ikut campur dengan produk hukum domestik di RI.

Untuk diketahui, PBB turut menyoroti KUHP terbaru yang telah disahkan DPR. Menurut PBB, KUHP baru itu mengandung aturan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).

"Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia (PBB), seraya menyambut baik modernisasi dan pemutakhiran kerangka hukum Indonesia, mencatat dengan keprihatinan adopsi ketentuan tertentu dalam KUHP yang direvisi yang tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan," kata lembaga tersebut dalam siaran pers yang dilansir di situs resmi PBB Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Tanpa menyebut nomor pasal, PBB menyoroti sejumlah hal dalam pernyataan tanggapan atas pengesahan KUHP ini. Ada masalah kesetaraan dan privasi yang menjadi catatan keprihatinan PBB, juga soal kebebasan beragama, jurnalisme, dan minoritas seksual/gender.

"PBB khawatir beberapa pasal dalam KUHP yang direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia," kata PBB.

Lalu seperti apa respons para anggota Dewan mengenai wacana perwakilan PBB diusir buntut mengkritik KUHP baru?

Anggota DPR F-Golkar

Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid merespons hal ini. Meutya mempersilakan Kemlu untuk memanggil perwakilan PBB di Indonesia.

"Saya mempersilakan Kemlu memanggil ataupun bersurat kepada perwakilan PBB di Indonesia dalam rangka klarifikasi terkait tujuan pernyataan tersebut. Ini memang penting dan saya rasa cukup di situ," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).

Meutya mengatakan semestinya masyarakat juga tidak perlu berlebihan menanggapi pendapat dari luar Indonesia. Namun ia memahami pernyataan Prof Hikmahanto soal tak sepatutnya organisasi luar mengintervensi hukum negara.

"Tidak perlu lebay, terkait produk hukum KUHP baru. Kita tidak perlu berlebihan menyikapi suara-suara dari perwakilan organ LN di Indonesia, semisal pernyataan perwakilan PBB dan Dubes AS baru-baru ini," kata Meutya.

"Saya memahami argumentasi yang diberikan sahabat saya Prof Hik, bahwa seyogyanya prinsip non-intervensi berlaku dan tidak sepatutnya perwakilan negara maupun organisasi internasional (mengurusi hal itu)," ungkapnya.

Sementara, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi setuju dengan usulan Prof Hikmahanto tersebut.

"Ya, saya juga kemarin bilang ini, bila PBB memberikan masukan sebagai referensi sebelum UU ini diketok, tentu akan kita apresiasi, selama bukan intervensi dan kritik terhadap kedaulatan Indonesia dalam membentuk kodifikasi hukumnya," kata Bobby mengawali tanggapannya, Jumat (9/12).

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Simak Video: Iskan Qolba Lubis Minta Maaf Usai Walk Out di Pengesahan RKUHP

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT