Ditjen Pas Balas Sentilan Hotman Paris soal KUHP Baru 'Ladang Basah' Kalapas

ADVERTISEMENT

Ditjen Pas Balas Sentilan Hotman Paris soal KUHP Baru 'Ladang Basah' Kalapas

Karin Nur Secha - detikNews
Sabtu, 10 Des 2022 16:11 WIB
Gedung Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) (dok FB Ditjen Pas)
Gedung Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas). (dok. FB Ditjen Pas)
Jakarta -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham angkat bicara usai dikritik Hotman Paris perihal KUHP baru 'ladang basah' kalapas. Ditjen Pas memastikan pihaknya akan menjalankan sistem secara transparan.

Yang dimaksud Hotman 'ladang basah' kalapas adalah Pasal 100 KUHP baru. Intinya menjelaskan tentang pemberian masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati untuk berbuat baik di penjara dan hukuman tersebut akan diubah bila berkelakuan baik. Penentuan kelakuan baik ini diketahui dan dikeluarkan oleh kalapas tempat terpidana itu mendekam.

Ditjen Pas menegaskan, untuk mengaplikasikan KUHP baru tentang kelakuan, Ditjen Pas menggandeng pihak luar lapas untuk menentukan apakah terpidana mati tersebut berkelakuan baik atau tidak.

"Pertama itu kan putusan dari hakim. Kita melaksanakan putusan hakim. Adapun penilaian berkelakuan baik, itu dilakukan dengan sistem namanya sistem penilaian pembinaan narapidana atau SKPN," kata Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol Ditjen Pas Rika Aprianti saat dimintai konfirmasi, Sabtu (10/12/2022).

Rika menegaskan penilaian 'berkelakuan baik' kepada terpidana mati itu dilakukan oleh sejumlah petugas yang melakukan pembinaan di lapas dan pihak luar lapas.

"Yang melakukan penilaian adalah wali ataupun petugas dan petugas-petugas yang melaksanakan pembinaan, dan yang melakukan pembinaan itu bukan hanya internal lapas, tapi juga luar lapas, stakeholder-stakeholder, misalnya kegiatan pembinaan keagamaan," jelasnya.

"Kita bekerja sama, contohnya, dengan kantor keagamaan. Itu penilaian juga berasal dari mereka, jadi kita melibatkan pihak luar juga untuk melakukan penilaian. Jadi tidak ada akal tadi yang disebutkan, tidak ya. Semua by system, transparan dan akuntabel," imbuh Rika.

Diketahui, DPR baru saja mengesahkan KUHP. Ada pasal yang menyatakan terpidana berkelakuan baik di penjara, vonis matinya bisa disunat dan diubah menjadi hukuman penjara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 100 di KUHP baru.

KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara dan hukuman tersebut akan diubah bila berkelakuan baik. Hotman Paris menilai pasal tersebut akan menjadi ladang 'basah' bagi para kepala lapas (kalapas).

"Kalau dia tidak berkelakuan baik, baru dihukum mati. Berarti apa? Kalapas yang akan mengeluarkan surat kelakuan baik bakal menjadi tempat yang sangat basah," kata Hotman di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/12/2022).

"Siapa yang tidak mau bayar berapa pun daripada ditembak hukuman mati? Side business. Sama kalau korupsi juga kan dua pertiga kalapas yang mengeluarkan surat berkelakuan baik," sambungnya.

Lihat juga Video: Massa Buruh Demo di Patung Kuda, Minta Jokowi Tak Tanda Tangani KUHP

[Gambas:Video 20detik]



(zap/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT