Duta BPJS Kesehatan Gorontalo Dikirimi Rp 100 Juta, Langsung Lapor KPK

ADVERTISEMENT

Duta BPJS Kesehatan Gorontalo Dikirimi Rp 100 Juta, Langsung Lapor KPK

Anggi Muliawati - detikNews
Jumat, 09 Des 2022 19:45 WIB
Duta BPJS Kesehatan Laporkan Gratifikasi Rp 100 Juta ke KPK
Foto: Duta BPJS Kesehatan Laporkan Gratifikasi Rp 100 Juta ke KPK (Anggi/detik)
Jakarta -

Duta BPJS Kesehatan cabang Gorontalo, Olivia Sampouw melaporkan dugaan gratifikasi yang dialaminya ke KPK. Olivia mengaku pernah dikirimi uang sebesar Rp 100 juta ke rumahnya.

"Jadi ini pelaporan saya yang pertama di KPK, dan selama bertugas di BPJS Kesehatan, ini baru pertama kali saya dapat uang suapan, gratifikasi ini secara langsung dan nominalnya sangat banyak Rp 100 juta itu dan diantar langsung ke rumah saya," ujarnya saat konpers Gratifikasi di peringatan Hakordia 2022 di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

Olivia mengatakan pelaporan itu dilakukan kurang lebih 12 jam setelah ditawari uang tersebut. Dia menyebut ada sejumlah tahapan yang dilakukan saat melaporkan dugaan gratifikasi itu.

"Ada beberapa tahapan, kebetulan bersama saya di sini UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) BPJS cabang Gorontalo, kemudian bertahap kami lapor ke kantor pusat, di BPJS Kesehatan kantor pusat di UPG juga, kemudian kami mengisi laporan KPK, dan dikirim ke KPK," katanya.

Sementara itu, Kasatgas Direktorat Gratifikasi KPK Sugiharto menuturkan gratifikasi memiliki dua sisi, pemberi dan penerima. Dia menyebut penerima wajib melaporkan jika adanya dugaan gratifikasi.

"Gratifikasi itu dua sisi, pemberi dan penerima, dan yang wajib melaporkan itu penerima, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan jika terpaksa menerima gratifikasi yang dianggap suap, karena ada gratifikasi yang tidak dianggap suap," ujar Sugiharto.

"Bagi pegawai yang terpaksa menerima gratifikasi yang dianggap suap, maka dia berkewajiban 30 hari kerja melapor ke kami, itu wujud dari integritas dia. 30 hari kerja untuk memilih-memilah apakah penerimaan itu memang jadi miliknya atau bertentangan," sambungnya.

Sugiharto menjelaskan jika penerima melaporkan gratifikasi, maka itu bersifat pencegahan. Namun, jika dilaporkan oleh orang lain, termasuk ke dalam penindakan.

"Kalo yang bersangkuta benar menerima gratifikasi dan dilaporkan oleh orang, kemudian dilakukan upaya projustisia, yg bersangkutan bisa dipidanakan, pasal 12B ayat 2 (UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2021) yaitu bisa dipidana dengan penjara minimal penjara 4 tahun, 20 tahun atau seumur hidup, dan pidana denda, tentu ini akan mengacu ke keputusan hakim," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiharto menjelaskan ada sejumlah alasan munculnya keinginan untuk memberi gratifikasi. Menurutnya, salah satunya adanya ketidakpercayaan lantaran takut laporannya diproses lama, menjadi alasan penting munculnya keinginan untuk memberikan gratifikasi.

"Ada beberapa alasan kenapa masyarakat memberi gratifikasi. Pertama karena untrust, tidak percaya, jangan-jangan karena saya gak kasih ucapan terima kasih, dipending. Dia persepsinya aja, jangan-jangan kalau gak bayar diperlama," ujarnya.

Kemudian alasan lain adanya ketidakterbukaan, sehingga pemberi memilih jalan pintas. Selain itu, Sugiharto menjelaskan alasan lain adanya ketidakadilan dari pelayanan publik.

"Adanya pelapor yang tidak fair pelayanan publik yang satu dan lain, sehingga supaya dia jalan pintas diberi kekhususan, maka dia memberikan sesuatu kepada penyedia layanan," katanya.

"Keempat, tidak akuntabilitasnya si petugas ini, sehingga dia supaya mendapatkan tambahan penghasilan tugasnya itu," imbuhnya.

(amw/dek)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT