Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap purnawirawan TNI terdakwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memberi catatan kritis atas putusan tersebut.
"Pertama, penyidikan dan penuntutan dianggap tidak transparan," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai seperti dilansir Antara, Kamis (8/12/2022).
Abdul Haris menilai penyidikan dan penuntutan kasus HAM berat pada Desember 2014 tidak melibatkan saksi dan korban. Akibatnya, hal itu menimbulkan rasa tidak percaya pada proses hukum yang berlangsung.
"Ini suatu hal yang menurut kami memprihatinkan," kata Abdul Haris.
Selain itu, lanjutnya, Komnas HAM melihat pembuktian kasus tersebut tidak maksimal. Sebab, para saksi, korban, dan pihak keluarga juga tidak dihadirkan dalam persidangan yang berlangsung di PN Makassar.
"Justru yang hadir di persidangan hanya dari pihak TNI maupun Polri," ujar Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 tersebut.
Sementara itu, saksi-saksi masyarakat sipil yang melihat langsung peristiwa tersebut tidak dihadirkan di persidangan. Kalaupun ada, menurut dia, berita acara pemeriksaan (BAP) hanya dibacakan.
Tidak sampai di situ, catatan lainnya dari Komnas HAM ialah soal penetapan pelaku tunggal dari peristiwa yang menewaskan empat warga sipil serta sekitar 21 orang lainnya luka-luka. Padahal sebelumnya ada beberapa komandan dan pelaku lapangan yang direkomendasikan untuk diproses hukum.
"Akan tetapi ternyata hanya satu yang dijadikan tersangka. Itu sejak awal sudah menimbulkan kekhawatiran dan hari ini terbukti dengan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat," katanya.
Kendati demikian, menurut dia, dari putusan pengadilan tersebut paling tidak membuktikan bahwa memang terjadi kasus pelanggaran HAM berat. Namun yang tidak bisa dibuktikan ialah pihak yang bertanggung jawab.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: KontraS Pertanyakan Peran LPSK di Sidang Pelanggaran HAM Berat di Paniai
