Purn TNI Terdakwa Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Ini Kata Mahfud

ADVERTISEMENT

Purn TNI Terdakwa Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Ini Kata Mahfud

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 16:51 WIB
PDIP menggelar Forum Group Discussion bertema
Mahfued Md (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu, terdakwa tunggal pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, divonis bebas. Menko Polhukam Mahfud Md merespons vonis tersebut.

"Ya itu kan wewenang pengadilan, kita tak bisa ikut campur," kata Mahfud saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (8/12/2022).

Mahfud mengatakan sangat sulit membuktikan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dia menuturkan pemerintah sudah mengajukan perkara pelanggaran HAM berat tapi 35 orang yang diajukan dibebaskan oleh Pengadilan.

"Sangat sulit membuktikan terjadinya pelanggaran HAM berat itu," ujarnya.

"Kita sudah mengajukan perkara pelanggaran HAM Berat lebih dari 35 orang, semuanya dibebaskan oleh Pengadilan," lanjutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mempersilakan pihak yang berwenang menangani persoalan pelanggaran HAM untuk mendiskusikan lebih lanjut.

"Silahkan diskusikan, bagaimana ke depannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis bebas kepada Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu. Isak adalah mantan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai yang didakwa melakukan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Dilansir detikSulsel, Kamis (8/12/2022), majelis hakim meminta agar hak-hak terdakwa dipulihkan. Dalam putusannya itu, majelis hakim menilai Isak tak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada Rabu (21/9) lalu.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum," ujar hakim ketua Sutisno dalam putusannya.

"Menyatakan terdakwa Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua," sambung Sutisno.

Untuk diketahui, Mayor Infanteri Purnawirawan dianggap bertanggung jawab atas tragedi Paniai berdarah di depan Koramil 1705-02/Enarotali pada Senin, 8 Desember 2014. Insiden saat itu menewaskan 4 orang dan 10 orang lain luka-luka.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan pada pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan kelas IA Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar jaksa di PN Makassar, Senin (14/11).

Simak juga Video: KontraS Pertanyakan Peran LPSK di Sidang Pelanggaran HAM Berat di Paniai

[Gambas:Video 20detik]




(dek/hri)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT