PPP Minta Akreditasi Perguruan Tinggi Dibuat Adil dan Proporsional

ADVERTISEMENT

PPP Minta Akreditasi Perguruan Tinggi Dibuat Adil dan Proporsional

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 16:39 WIB
Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Saaduddin Djamal
Foto: Dok. PPP
Jakarta -

Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa'aduddin Djamal mendorong kebijakan akreditasi perguruan tinggi dibuat adil dan proporsional. Menurutnya, kebijakan akreditasi perguruan tinggi yang ada selama ini memberatkan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam seminar fraksi PPP DPR RI bertajuk 'Menyoal Biaya Akreditasi Perguruan Tinggi: Haruskah Dibebankan kepada Perguruan Tinggi?'. Seminar ini dilaksanakan di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

"Akreditasi perguruan tinggi dirasakan memberatkan, utamanya masalah biaya yang harus dibayarkan. Pembiayaan akreditasi ini bisa membuat mahal biaya kuliah," ujar Illiza dalam keterangan tertulis, Kamis (8/12/2022).

Ia mengaku mendapat keluhan pekerjaan untuk memenuhi tuntutan akreditasi tidaklah mudah dan murah. Terdapat sejumlah infrastruktur yang harus disiapkan perguruan tinggi, dengan biaya yang tidak sedikit.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dari PPP Rojih mengatakan Mendikbud dan Ristek melalui surat No. 87935/MPK.A/01.00/2021 telah menyetujui besaran biaya akreditasi prodi. Misalnya, setiap prodi bidang pendidikan yang akan diakreditasi LAM Pendidikan dan bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi di LAMEMBA dibanderol sebesar Rp 53 juta. Jika perguruan tinggi melakukan banding akan dikenai biaya Rp 29,7 juta.

"Total biaya akreditasi satu prodi Rp 81,7 juta. Tarif ini diberlakukan sama setiap perguruan tinggi, padahal perguruan tinggi memiliki kemampuan finansial yang beragam," terangnya.

Berdasarkan biaya itu, kata Rojih, jika diasumsikan satu perguruan tinggi memiliki 10 prodi maka biaya agregat Rp 810 juta. Ada lebih kurang 9.575 prodi dalam cakupan LAMDIK dan LAMEMBA, maka jumlah uang yang akan mengalir ke pundi-pundi LAM Rp 810 juta dikali 9.575, yaitu sebesar Rp7.755.750.000.000.

"Alhasil, akreditasi menjadi unit cost baru dalam biaya operasional perguruan tinggi dan tentu akan membebani uang kuliah tunggal ke penerima layanan pendidikan," tegasnya.

Oleh karena itu, legislator PPP ini juga meminta besaran biaya akreditasi prodi perlu dibuat lebih adil dan proporsional. Apalagi menurutnya status perguruan tinggi bervariasi, dan status tersebut memiliki konsekuensi terhadap kemampuan keuangan masing-masing perguruan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, wakil Rektor III Universitas Jayabaya, Hendra Dinatha, juga mengeluhkan besaran biaya akreditasi perguruan tinggi. Sementara perguruan tinggi diwajibkan untuk akreditasi.

"Perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki finansial yang cukup akan terhambat proses akreditasi," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum APTISI Pusat, Budi Djatmiko meminta agar akreditasi perguruan tinggi tidak diwajibkan. Mengingat pelaksanaan akreditasi di sejumlah negara hanya opsional.

"Sistem akreditasi perguruan tinggi harus berubah. Tren di dunia, akreditasi ini tidak wajib, tapi jadi pilihan," terangnya.

Budi pun meminta agar pengurusan akreditasi perguruan tidak dipungut biaya alias gratis. "Ini bukan zamannya lagi akreditasi berbayar. Jangan dijadikan proyek," tuturnya.

(akd/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT