KUHP Baru 'Mendiskon' Hukuman untuk Pelanggar HAM Berat

ADVERTISEMENT

Perspektif

KUHP Baru 'Mendiskon' Hukuman untuk Pelanggar HAM Berat

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 18:03 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Sumarsih melakukan Aksi Kamisan Ke-730 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM di Wasior, Papua yang terjadi pada 13 Juni 2001. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Ilustrasi Aksi Kamisan dari pihak korban pelanggaran HAM. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

DPR telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Selain itu, kasus pelanggaran HAM ada 'tanggal kedaluwarsanya'. Bila lewat tanggal kedaluwarsa, kasus tak bisa diproses.

"Ketentuan itu tentu akan menjadi hambatan dalam penegakan hukum untuk tindak pidana berat," kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, kepada detikcom, Selasa (6/12/2022).

Anis Hidayah menyoroti perbedaan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan RUU KUHP yang baru disahkan DPR tadi. Berikut adalah rinciannya.

1. Ada 'diskon' hukuman

Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida adalah pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau kelompok agama. Kejahatan kemanusiaan adalah serangan meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil.

Dalam UU tentang Pengadilan HAM, hukuman minimal untuk pelanggar HAM berat adalah 10 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 36 di UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

Namun di KUHP yang baru disahkan DPR, hukuman minimal 'didiskon' 5 tahun. Silakan simak pasal di KUHP yang baru berikut ini:

KUHP

Pasal 599

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau

d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Anis Hidayah menilai ini berisiko buruk. Bisa-bisa, kejahatan luar biasa turun level menjadi kejahatan biasa.

"Jadi ini sangat berbeda sehingga bisa berkonsekuensi mereduksi extraordinary crime menjadi tindak pidana biasa. Saya kira ini berdampak mengaburkan sifat khususnya, berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penuntutan," tutur Anis Hidayah.

Anggota Komnas HAM Anis HidayahAnggota Komnas HAM Anis Hidayah (Pradita Utama/detikcom)


2. Kedaluwarsa

UU tentang Pengadilan HAM tidak mengatur adanya kedaluwarsa kasus pelanggaran HAM berat. Namun di KUHP yang baru, kasus pelanggaran HAM berat punya kedaluwarsa.

"Ini akan menjadi persoalan karena pelanggaran HAM berat prosesnya sangat lama," kata Anis Hidayah.

Dalam Pasal 136 KUHP, pidana dengan ancaman 20 tahun bakal kedaluwarsa setelah 20 tahun. Simak bunyi pasal 136 berikut ini:

KUHP

Pasal 136

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Apakah nantinya penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat tetap menggunakan asas lex specialis? Artinya, penegak hukum tetap memakai UU Pengadilan HAM dan bukan memakai KUHP yang baru?

Anies memahami, berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 620 di KUHP yang baru, ketentuan tentang tindak pidana khusus (termasuk pelanggaran HAM berat di dalamnya) dilaksanakan oleh penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Namun ketentuan pidananya tetap menggunakan KUHP yang baru ini. Namun penerapan KUHP yang baru akan dimulai pada tiga tahun lagi.

"Ketentuan pidananya direduksi oleh KUHP," kata Anis.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Sebelumnya, masalah pasal mengenai pelanggaran HAM berat di KUHP yang baru ini sudah menjadi sorotan sejak sehari sebelum RUU itu disahkan DPR tadi. Aliansi yang terdiri atas YLBHI hingga AJI memasukkan Pasal 599 dan 599 KUHP sebagai salah satu sorotan. Mereka menyebut pasal itu memutihkan dosa negara soal pelanggaran HAM berat.

"Dalam naskah terakhir dari RKUHP, negara menerapkan asas non-retroaktif, artinya kejahatan di masa lalu tidak dapat dipidana dengan peraturan baru ini. Dengan diaturnya pelanggaran HAM berat di RKUHP menandakan bahwa segala pelanggaran HAM berat masa lalu dan semua pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya RKUHP tidak dapat diadili," kata Aliansi.

Selain itu, masa kedaluwarsa yang diatur di KUHP mereka nilai terlalu singkat. Padahal pelanggaran HAM berat mustahil untuk diselesaikan dalam waktu yang sebentar.

"Apalagi para pelakunya merupakan orang yang memiliki kuasa dan sumber daya lebih untuk menghambat proses hukum," kata Aliansi.

Ketua Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rizaldi, berpandangan KUHP ini minim memperhatikan masukan masyarakat terdampak dalam penyusunannya. Tindak pidana berat terhadap HAM dalam KUHP dikhawatirkan menghilangkan kekhususan dari tindak pidana itu sendiri.

"Patut juga disoroti bahwa ancaman hukuman tindak pidana yang berat terhadap HAM dalam R-KUHP lebih ringan dibanding ancaman hukuman pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM, membuktikan bahwa R-KUHP mendegradasi kekhususan dari tindak pidana yang berat terhadap HAM," kata Andi Muhammad Rizaldi.

(dnu/asp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT