Komnas HAM Soroti Hukuman Pelanggar HAM Berat di KUHP Baru, Kenapa?

ADVERTISEMENT

Komnas HAM Soroti Hukuman Pelanggar HAM Berat di KUHP Baru, Kenapa?

Ilham Oktafian - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 16:35 WIB
Komnas Ham (Brigitta-detikcom)
Komnas HAM (Brigitta/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pasal pelanggaran HAM berat dalam KUHP baru tersebut.

Awalnya, Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyampaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu berpotensi hilang akibat disahkannya RKUHP. Pasalnya, menurut Uli, asas retroaktif telah ditiadakan dalam KUHP baru itu.

"Dalam pelanggaran HAM berat dikenal sebagai asas retroaktif dan juga prinsip tidak mengenal kadaluarsa. Ini ada dalam UU 26 Tahun 2000," kata Uli dalam saat konferensi pers virtual, Selasa (6/12/2022).

"Apabila tanpa asas retroaktif dan tidak mengenal kadaluarsa, maka 15 HAM berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM dikhawatirkan dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi. Padahal kita masih menemukan korban-korban atau peristiwa tersebut," tambahnya.

Selain ditiadakannya asas retroaktif, Uli menyoroti perbedaan hukuman pelaku pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan, di KUHP baru. Menurutnya, hukuman di pasal 598 dan pasal 599 dalam KUHP baru menjadi relatif lebih ringan.

"Ada perbedaan tingkat hukuman antara RKUHP dengan pengadilan HAM. untuk kejahatan genosida pengadilan HAM mengatur ancaman pidana paling singkat 10 tahun, paling lama 25 tahun sedangkan dalam RKUHP paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini ada disparitas. Karena menggunakan delphi system, mungkin itu jadi model penghukumannya," ucapnya.

"Kejahatan kemanusiaan di pengadilan HAM ancamannya paling singkat 10 tahun paling lama 25 tahun, di RKUHP lebih singkat, paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun. Ini ada disparitas juga untuk kejahatan kemanusiaan. ada disparitas baik kejahatan kemanusiaan maupun genosida. itu menjadi concern kami," lanjutnya.

Senada dengan Uli, akademisi dan juga Serikat Pengajar HAM, Manunggal K Wardana, menyampaikan keprihatinannya terkait 2 hal tersebut yakni hilangnya azaz retroaktif serta adanya perbedaan masa hukuman. Ia menggarisbawahi bahwa spirit UU pelanggaran HAM berat di masa lalu harus berpihak pada korban.

"RKUHP yang disahkan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam spirit hukum internasional, kalau pelanggaran berat keberpihakan haruslah ditunjukkan pada korban. Baik ada jaminan tidak terulang lagi, ada reparasi, kompensasi," katanya.

"Kalau kita melihat UU 26 Tahun 2000, dengan performa yang relatif mengecewakan kemudian dimasukkannya dalam KUHP ini yang sudah kita bahas tidak tegasnya retroaktif untuk pelanggaran HAM, kemudian lebih ringannya ancaman pidana menunjukkan UU ini fasilitatif terhadap para pelaku daripada keadilan pada korban. Bahkan dari rasa saja lebih ke pelaku," tandasnya.

(maa/maa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT