.webp)
Nada protes menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih terdengar tepat di hari produk hukum itu disahkan DPR menjadi undang-undang. Pimpinan DPR menyampaikan belum bakal menemui massa aksi yang akan menggelar demo RKUHP di depan gedung DPR hari ini.
"Sementara tidak, karena kami sudah sahkan. Biar selanjutnya ini berproses," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus seusai rapat paripurna pengesahan RKUHP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Sekjen Partai Golkar ini mendorong pihak yang masih menolak KUHP menempuh jalur judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut selama ini pihaknya telah melakukan sosialisasi sebelum KUHP yang baru disahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang ada ketidakpuasan, tentunya ada langkah-langkah hukum yang diambil, katakan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini kan prosesnya sudah sangat panjang. Bayangkan, 59 tahun kita tertunda, tertunda, tertunda," katanya.
"Sehingga kalau dikatakan kurang sosialisasi, sebenarnya tidak. Bahwa prosesnya sudah berjalan sedemikian panjang," imbuhnya.
Dengan demikian, Lodewijk tak mempersoalkan demo tetap berlanjut meski RKUHP sudah disahkan. Di samping itu, dia mengatakan para pimpinan DPR masih ada kegiatan lain.
"Jadi biarkan mereka lanjut, kita juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain," katanya.
RKUHP Diwarnai Demo Penolakan di Hari Pengesahan
YLBHI akan menggelar aksi di depan DPR terkait penolakan pengesahan RKUHP hari ini. YLBHI mengaku akan berkantor di depan DPR hari ini.
"Maaf hari ini berkantor di depan DPR dulu," tulis poster yang ada di instagram YLBHI, Selasa (6/12/2022).
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur membenarkan rencana aksi tersebut dan membolehkan detikcom mengutip informasi yang ada di akun Instagram YLBHI.
Berdasarkan informasi aksi tersebut akan di gelar di DPR. YLBHI mengajak pengunjuk rasa mengunggah foto dengan kondisi mulut ditutup dengan lakban.
"Pagi ini pukul 10.00 WIB akan dilangsungkan sidang paripurna DPR RI ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 dengan salah satu agenda: Pembicaraan tingkat 2 atau pengesahan RUU KUHP!" tulis YLBHI.
Simak video 'RKUHP Sah Jadi UU, Yasonna: Pemerintah Tak Ingin Bungkam Kritik':
