YLBHI Ungkap 10 Pasal Bermasalah di RKUHP, Apa Saja?

ADVERTISEMENT

YLBHI Ungkap 10 Pasal Bermasalah di RKUHP, Apa Saja?

Adrial Akbar - detikNews
Senin, 05 Des 2022 19:31 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (Adrial Akbar/detikcom)
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (Adrial Akbar/detikcom)
Jakarta -

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah. Dia mengatakan ada sejumlah pasal yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.

"Oh jelas, jelas sekali (mengancam kebebasan berekspresi) pasal-pasal bermasalah mengganggu dan kami dalam hal ini bahwa kami tidak ingin bilang bahwa kami menolak KUHP sepenuhnya, tidak," ujar Isnur kepada wartawan di depan gedung DPR, Senin (5/12/2022).

Isnur menuturkan salah satu pasal yang dianggap bermasalah terkait living law. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang dibuat khawatir karena negara berpotensi mengurusi urusan masyarakat adat.

"Pertama mengancam masyarakat adat, dengan pasal living law tersebut, teman-teman adat sangat khawatir," ungkap Isnur.

Isnur juga menyoroti pasal terkait penghinaan presiden. Menurutnya, bila pasal ini diterapkan, dapat berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat.

"Kalau kemudian ada pasal ini kembali sebagai presiden banyak orang yang merasa terikat, merasa sebagai bawahan, dan banyak kasus sekarang misalnya aparat sudah bereaksi ketika ada misalnya penghinaan kepada presiden, ada fans, ada banyak follower, kemudian karena merasa terhina, dia bergerak," sebutnya.

Dia mengatakan presiden pertama RI Sukarno pernah menyampaikan harapan agar pasal antidemokrasi yang dibuat penjajah dihapus. Menurutnya, dalam RKUHP hanya diubah soal mekanisme pelaporan namun tetap membungkam demokrasi.

"Kalau Bung Karno dulu bermimpi pasal-pasal penghinaan ini dihapus, kalau kita baca 'Indonesia Menggugat', pledoinya beliau saat disidangkan di Bandung kan beliau bermimpi, ini pasal-pasal antidemokrasi, pasal-pasal yang harusnya secara konstitusi telah berubah. Banyak konvensi internasional harusnya dihapus, dihilangkan, ini masih dipertahankan," ungkapnya.

Dirinya juga menyoroti pasal terkait larangan penyebaran ideologi lain selain Pancasila. Menurutnya, bila pasal ini diterapkan, berpotensi banyak pihak kena jerat pidana.

"(Pasal) 188 misalnya. Kalau dulu ancaman bagi pengembangan atau yang mengajarkan Marxisme dan Leninisme, sekarang tambahan baru, paham paham lain yang bertentangan dengan Pancasila," katanya.

"Teman-teman anarko yang selama ini jadi stigma, temen-temen yang misalnya menyerukan bersyariah, temen-temen khilafah itu bisa kena dengan pasal ini. Ini kelompok bukan hanya kiri, kelompok anarko, kelompok kanan kena semua pasal ini," tambah Isnur.

Selain itu, dia menyoroti pasal 256 yang memuat ancaman bagi pihak yang menggelar aksi demonstrasi tanpa pemberitahuan. Dia mencontohkan aksi unjuk rasa yang mungkin dilakukan oleh ojek online (ojol).

Apa saja 10 pasal yang dianggap antidemokrasi oleh YLBHI? Simak di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT