Respons Mahfud soal RKUHP Bakal Disahkan Besok Meski Banyak Penolakan

ADVERTISEMENT

Respons Mahfud soal RKUHP Bakal Disahkan Besok Meski Banyak Penolakan

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 05 Des 2022 18:26 WIB
Pemerintah memutuskan kembali menggulirkan Liga 1 musim 2022. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Mahfud Md (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

DPR menjadwalkan rapat paripurna membahas pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) besok. Menko Polhukam Mahfud Md buka suara soal banyaknya protes terkait penolakan RKUHP yang akan disahkan.

"Kita lihat saja, antisipasi. Masa begitu terus? Ya disahkan sudah ada prosedurnya. Bagi yang tidak setuju ada mekanismenya silakan saja," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Dia tidak banyak menanggapi soal penolakan tersebut. Mahfud menyerahkan sepenuhnya pengesahan RKUHP kepada DPR.

"Ya tanggapannya biar DPR yang menyelesaikan," kata Mahfud.

Demo Tolak RKUHP

Sperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta hari ini. Mereka melakukan aksi untuk menolak pasal bermasalah dalam RKUHP.

Dalam catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ada 10 isu yang dianggap bermasalah di RKUHP. Berikut rinciannya:

1. Pasal terkait living law
2. Pasal terkait pidana mati
3. Pasal terkait perampasan aset untuk denda individu
4. Pasal terkait larangan penghinaan presiden
5. Pasal terkait larangan penghinaan lembaga negara dan pemerintah
6. Pasal terkait Contempt of Court
7. Pasal terkait larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan
8. Pasal terkait alat kontrasepsi
9. Pasal terkait larangan penyebaran Marxisme dan Leninisme, serta paham yang bertentangan dengan Pancasila
10. Pasal terkait tindak pidana terkait agama

RKUHP Disahkan di Paripurna Besok

Diketahui DPR telah menjadwalkan rapat paripurna pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pengesahan RKUHP tersebut dijadwalkan pada Selasa (6/12) besok.

Dilihat detikcom dalam catatan kesetjenan DPR, RKUHP akan dibawa ke rapat paripurna DPR ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna tersebut. Berikut ini agendanya:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapura on Defence Cooperation); dan

3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence).

(ain/dek)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT