2 Pegawai Kemenkop Lain Pelaku Kekerasan Seksual Didemosi-Putus Kontrak

ADVERTISEMENT

2 Pegawai Kemenkop Lain Pelaku Kekerasan Seksual Didemosi-Putus Kontrak

Brigitta Belia - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 18:47 WIB
Menkop UKM Teten Masduki mengumumkan memecat dua PNS diduga pelaku kekerasan seksual di Kemenkop UKM. Sementara dua pegawai lain yang diduga terlibat juga disanksi. (Brigitta Belia/detikcom)
Menkop UKM Teten Masduki (kanan) mengumumkan memecat dua PNS diduga pelaku kekerasan seksual di Kemenkop UKM. Sementara dua pegawai lain yang diduga terlibat juga disanksi. (Brigitta Belia/detikcom)
Jakarta -

Dua PNS diduga pelaku kekerasan seksual di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dipecat. Sedangkan dua pegawai lain yang diduga terlibat juga disanksi.

"Terduga sebagai PNS, berinisial EW dijatuhi sanksi turun jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun. Untuk pegawai inisial MM yang berstatus honorer dilakukan pemutusan hubungan kerja," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada wartawan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2022).

Keputusan ini merupakan hasil penelusuran tim independen yang dibentuk Kemenkop UKM. Pemberian sanksi kepada PNS yang dipecat dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak.

"Setelah melalui suatu proses koordinasi dengan BKN, Kemen PPPA, KASN, dan juga hasil penelusuran Tim Independen, kami putuskan memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku kekerasan seksual kepada dua PNS atas nama ZPA dan WA," katanya.

Sebelumnya, Kemenkop UKM menyampaikan hasil pencarian fakta terkait kasus pemerkosaan di lingkungan kementerian itu. Mereka mengatakan ada tiga rekomendasi penting dalam menangani kasus kekerasan sesama pegawai tersebut.

Rekomendasi disampaikan oleh Ketua Tim Independen Pencari Fakta kasus ini, Ratna Batara Munti, kepada wartawan di kantor Kemenkop UKM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Pertama, Ratna mengatakan yang menjadi gugatan dari publik adalah terkait sanksi kepada pelaku. Ia merekomendasikan agar sanksi pelaku diperberat.

"Pertama, tentu saja yang menjadi gugatan dari publik adalah terkait sanksi pelaku. Sebelumnya sudah dinyatakan tersangka. Jadi masih ada empat pegawai yang bekerja di sini. Sanksinya kita evaluasi dan kita rekomendasikan agar sanksinya diperberat," ungkapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT