Polisi Akan Cek Dugaan Obstruction of Justice Kasus Perkosaan di Kemenkop

ADVERTISEMENT

Polisi Akan Cek Dugaan Obstruction of Justice Kasus Perkosaan di Kemenkop

Muchamad Sholihin - detikNews
Rabu, 23 Nov 2022 13:31 WIB
Ilustrasi pemerkosaan
Ilustrasi pemerkosaan (Edi Wahyono/detikcom)
Bogor -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menduga ada oknum polisi yang melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Polresta Bogor akan menindaklanjuti dugaan tersebut.

"Kami masih belum tahu dan akan coba. Nanti kita akan tindak lanjuti. Kami akan cek lagi di mana obstruction of justice-nya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Bogor Kota AKP Rizka Padhila kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Dia menilai proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Bogor sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Polisi memproses laporan kasus dugaan pemerkosaan di lingkungan Kemenkop UKM mulai 1 Januari 2021. Pada 13 Maret 2020, korban berinisial ND justru dinikahkan dengan salah seorang pelaku berinisial ZP. Akhirnya, kasus ini dinilai sudah berujung damai. Polresta Bogor menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada 18 Maret 2020.

Bila memang benar ada yang melakukan obstruction of justice berkaitan dengan penghentian penyidikan kasus itu, polisi itu bakal kena sanksi.

"Betul (akan ada sanksi sesuai prosedur jika ada obstruction of justice). Jadi artinya kami penyidik masih mengikuti atau melaksanakan apa yang menjadi aturan yang sudah ada,"kata Rizka.

"Mengenai obstruction of justice yang disampaikan oleh pihak-pihak yang lain, kita sampai saat ini tentunya kita masih lakukan pendalaman. Menurut kita sih penyidik sudah sesuai dengan laporan yang ada," tambahnya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bogor, AKP Rizka Padhila. (M Sholihin/detikcom)Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bogor AKP Rizka Padhila (M Sholihin/detikcom)

Diberitakan sebelumnya, LPSK menduga anggota Polresta Bogor Kota terlibat dalam mendorong dihentikannya kasus pelecehan seksual terhadap pegawai Kemenkop UKM. LPSK meminta Polri melakukan penyelidikan internal.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menduga adanya oknum polisi yang melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus ini. LPSK menemukan bahwa ada oknum yang terlibat aktif mendorong kasus ini diselesaikan dengan cara damai.

"Terdapat dugaan obstruction of justice, pelanggaran etika dan disiplin, karena ada peran aktif dari oknum dari anggota Polresta Bogor Kota yang mendorong terjadinya perdamaian tersebut," tutur Edwin Partogi dalam jumpa pers virtual, Selasa (22/11).

"LPSK juga merekomendasikan dilakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran proses hukum terhadap anggota kepolisian yang menangani perkara yang dimaksud. Termasuk membuka dilakukannya proses pidana bila ditemukan dugaan tindak pidana atas perbuatan dari oknum anggota Polresta Bogor," katanya.

Lihat juga Video: LPSK Duga Ada Obstruction of Justice di Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT