Kemenkop Ungkap 4 Faktor Penghambat Pencarian Fakta Kasus Pemerkosaan

ADVERTISEMENT

Kemenkop Ungkap 4 Faktor Penghambat Pencarian Fakta Kasus Pemerkosaan

Belia Permata Sari - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 18:27 WIB
Poster
Ilustrasi Kekerasan Seksual (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyampaikan hasil pencarian fakta terkait kasus kekerasan seksual sesama pegawai. Mereka menyebut ada beberapa faktor yang membuat penyelidikan kasus pemerkosaan memiliki proses yang lama.

"Beberapa faktor yang membuat ini menjadi agak panjang prosesnya ada 4 dalam temuan kita. Pertama itu karena ada di SP3 yang dikeluarkan oleh kepolisian, yang kedua adanya perjanjian damai itu sendiri, yang ketiga ada pernikahan lalu, juga adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat di antara para pelaku dengan orang-orang di sekitar Kementerian Koperasi," ujar perwakilan Kemenkop UKM Reza Damanik pada wartawan di gedung Kemenkop UKM, Selasa (22/11/2022).

Reza mengatakan sebelumnya Menkopolhukam Mahfud Md juga mengikuti rapat koordinasi dengan beberapa jajaran yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Menko menyampaikan agar proses hukum akan terus berjalan.

"Pak Menkopolhukam hadir dan juga menyampaikan bahwa proses hukumnya akan berjalan. Jadi ini juga menarik karena salah satu mandat kami di tim independen ini adalah juga diminta oleh Pak Menkop untuk memastikan, ada proses hukum yang yang baik. Itu yang bisa menjamin pemulihan terhadap korban dan menegakkan keadilan. Tentu kita berharap proses ini, proses hukumnya jalan," tuturnya

Sebelumnya, kasus pemerkosaan terhadap pegawai Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), yang sempat dihentikan atau dikenai SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), kini dibuka kembali. Surat SP3 kasus tersebut dicabut.

"Bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md setelah mengadakan rapat dengan Bareskrim Polri, LPSK, dan Kementerian PPPA, disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (21/11).

"Oleh sebab itu, terhadap 4 tersangka dan 3 saksi, yaitu N, kemudian MF, WH, ZPA, kemudian saksinya dianggap terlibat A, T, dan H supaya terus diproses ke pengadilan," lanjutnya.

Mahfud menjelaskan, laporan yang masuk ke polisi tidak bisa dicabut. Laporan bisa dihentikan apabila penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup.

"Alasan SP3 atau penghentian penyidikan karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa dicabut adalah pengaduan. Kalau laporan polisi harus menilai kalau tidak cukup bukti tanpa dicabut pun dihentikan perkaranya. Tapi kalau cukup bukti meskipun yang melapor menyatakan mencabut, maka perkara harus diteruskan, beda dengan pengaduan yang itu berdasarkan delik aduan. Kalau pengaduan, begitu yang mengadu mencabut, maka perkara menjadi ditutup," ujarnya.

Mahfud menyampaikan, dalam perkara pemerkosaan tidak bisa menerapkan restorative justice. Dia menyebutkan restorative justice hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus ringan yang hukumannya di bawah 5 tahun.

"Kemudian alasan pengeluaran SP3 berdasarkan restorative justice perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dibantah oleh korban dan keluarga korban dan juga dibantah bahwa mereka telah memberi kuasa terhadap seseorang untuk mencabut laporan yang itu pun tidak sah, maka restorative justice itu hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan, misalnya delik aduan ya kalau kejahatan yang serius yang ancamannya misalnya 4 tahun lebih atau 5 tahun lebih itu tidak ada restorative justice," ucapnya.

Simak Video 'LPSK: SP3 Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Batal':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT