Sanksi untuk Pegawai Pemerkosa di Kemenkop Diminta Diperberat: Pecat!

ADVERTISEMENT

Sanksi untuk Pegawai Pemerkosa di Kemenkop Diminta Diperberat: Pecat!

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 18:15 WIB
Ketua Tim Independen Pencari Fakta kasus ini, Ratna Batara Munti, di layar proyektor. (Brigitta Belia/detikcom)
Ketua Tim Independen Pencari Fakta kasus ini, Ratna Batara Munti, di layar proyektor. (Brigitta Belia/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyampaikan hasil pencarian fakta terkait kasus pemerkosaan di lingkungan kementerian itu. Mereka mengatakan ada tiga rekomendasi penting dalam menangani kasus kekerasan sesama pegawai tersebut.

Rekomendasi disampaikan oleh Ketua Tim Independen Pencari Fakta kasus ini, Ratna Batara Munti, kepada wartawan di kantor Kemenkop UKM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022).

Pertama, Ratna mengatakan yang menjadi gugatan dari publik adalah terkait sanksi kepada pelaku. Ia merekomendasikan agar sanksi pelaku diperberat.

"Pertama tentu saja yang menjadi gugatan dari publik adalah terkait sanksi pelaku. Sebelumnya sudah dinyatakan tersangka. Jadi masih ada empat pegawai yang bekerja di sini. Sanksinya kita evaluasi dan kita rekomendasikan agar sanksinya diperberat," ungkapnya.

Dalam kasus ini, ada empat pelaku berinisial MF dan NN yang di-nonjob-kan serta WH dan ZP yang dikenai hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan satu tahun. WH dan ZP adalah PNS dan sanksinya harus diperberat. Mereka harus dipecat.

Sanksi dari dua PNS, yang semula hanya mendapat penjatuhan hukuman penurunan masa jabatan satu tahun, akan direkomendasikan untuk diberhentikan.

"Sanksi dari dua PNS, yang semula hanya mendapat penjatuhan hukuman penurunan masa jabatan satu tahun, nah itu yang pelaku utama. Dari hasil pemeriksaan, mereka pelaku utama yang tidak hanya melakukan pemerkosaan, tetapi juga pelecehan seksual di klub malam dan di mobil. Nah 2 PNS ini kita rekomendasikan untuk diberhentikan (dipecat)," tuturnya.

"Untuk dua pelaku lainnya yang bukan pelaku utama, satu adalah tenaga honorer kami rekomendasikan untuk diputus kontraknya. Dan yang satu diturunkan masa jabatannya," lanjutnya.

Ketua Tim Independen Pencari Fakta kasus ini, Ratna Batara Munti, di layar proyektor. (Brigitta Belia/detikcom)Ketua Tim Independen Pencari Fakta kasus ini, Ratna Batara Munti, di layar proyektor. (Brigitta Belia/detikcom)

Kedua, Ratna juga merekomendasi agar ada majelis etik yang bebas dari relasi kekerabatan. Temuan dari kasus ini adalah penanganan kasus yang tidak tuntas dan justru dihambat.

"Kedua terkait respons dari internal Kemenkop terhadap kasus. Pada saat melaporkan, kita mencermati pada saat tanggal 6 itu ada respons dari rekan kerja korban tetapi itu dibiarkan oleh atasan. Itu yang harus ditindaklanjuti dan kita merekomendasi agar ada majelis etik yang harus bebas dari relasi kekerabatan. Karena temuan kami yang juga perlu digaris bawahi, penanganan ini tidak tuntas dan justru dihambat.

Ratna mengatakan pelaku memiliki kerabat dekat di lingkup internal Kementerian yang membantu mereka dalam kasus ini. Ia berharap ada SOP yang bisa mencegah dan menangani kasus tersebut.

"Karena itu kami sudah membuat pohon kekerabatan. Karena dari sebagian pelaku itu punya dahan ranting kerabat di sana sini. Dan itu selama ini dianggap biasa. Tapi di sini kita harus sampaikan ke publik bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kita berharap nanti ada SOP untuk pencegahan dan penanganan dan ada tim independen yang bebas dari kekerabatan yang bisa menegakkan sanksi dan terkait omongan sikap kebijakan yang diambil oleh pejabat," imbuhnya.

Rekomendasi penting yang terakhir, Ratna menginginkan adanya pemenuhan hak korban dan pendampingan hukum.

"Terakhir terkait korbannya sendiri yang sejak awal tidak ada upaya pemenuhan hak korban dan pendampingan hukum selama sejak kasus itu. Bahkan, ketika korban didamaikan, dinikahkan, itu juga justru menjadi alasan untuk tidak memproses kasusnya di internal Kemenkop," katanya

"Tentu saja reformasi birokrasi yang perlu ditegakkan. Dengan adanya SOP pencegahan dan sistem requirement yang bebas dari KKN," pungkasnya.

Selain itu, Ratna juga merespons Menko Polhukam Mahfud Md soal SP3 kasus perkosaan dibatalkan. Menurutnya hal itu respons politik.

"Kalau bagi saya ini respons politik ya, Pak Mahfud Md juga menjelaskan ada yang salah dari internal kepolisian dan kalau itu tidak diperbaiki itu kan dampaknya kalau itu sudah viral, seperti ini di SP3," ungkap Ratna.

Sementara itu Aktivis Perempuan Sri Nurherwati sepakat dengan dilanjutnya proses hukum. Menurutnya ada malpraktik dalam penanganan kasus perkosaan ini.

"Jadi gini kita sangat sepakat memang sejak awal menghendaki supaya kasus ini dilanjutkan tanpa proses pra pengadilan karena kita tidak sedang mempersoalkan soal SP3, tetapi telah terjadi malpraktek dalam penanganan kasus tersebut karena delik yang diproses yang dialami oleh korban," ucapnya.

Simak Video 'LPSK: SP3 Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Batal':

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT