LPSK Duga Ada Obstruction of Justice dalam Kasus Pemerkosaan di Kemenkop

ADVERTISEMENT

LPSK Duga Ada Obstruction of Justice dalam Kasus Pemerkosaan di Kemenkop

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 16:33 WIB
Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menduga anggota Polresta Bogor Kota terlibat dalam mendorong dihentikannya kasus pelecehan seksual terhadap pegawai Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). LPSK meminta Polri melakukan penyidikan internal.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan penghentian perkara atau penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus pelecehan itu tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri dan KUHAP. Jadi, SP3 yang telah dikeluarkan oleh Polresta Bogor sebelumnya dinyatakan batal.

"Dengan demikian, penghentian penyidikan perkara ini dinyatakan batal demi hukum atau dapat dinyatakan bahwa keputusan penghentian penyidikan tersebut tidak pernah ada," kata Edwin dalam jumpa pers virtual, Selasa (22/11/2022).

Edwin menegaskan bahwa perkara pelecehan seksual tidak bisa dilakukan dengan restorative justice. Sebab, menurutnya, kasus pemerkosaan sangat meresahkan.

"Penyelesaian perkara yang dimaksud dengan keadilan restoratif tidak memenuhi syarat Perkap 6/2019, pertama peristiwa pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berat karena ancaman hukuman 9 tahun, jadi ini pasalnya 286 kalau nggak salah," tuturnya.

Pasal 286 KUHP menyatakan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan perempuan itu sedang tidak berdaya maka dihukum penjara paling lama 9 tahun. Adapun Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 6 Tahun 2019 adalah Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana.

"Di dalam Perkap 6/2019 juga telah diatur syarat bisa dihentikan kalau penyidik belum menyampaikan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sementara pada perkara ini sudah dikirim penyidik sejak Desember 2019," jelasnya.

Dugaan Oknum Polisi Terlibat

LPSK menduga adanya oknum polisi yang melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus ini. LPSK menemukan bahwa ada oknum yang terlibat aktif mendorong kasus ini diselesaikan dengan cara damai.

"Terdapat dugaan obstruction of justice, pelanggaran etika dan disiplin karena ada peran aktif dari oknum dari anggota Polresta Bogor Kota yang mendorong terjadinya perdamaian tersebut," tuturnya.

Oleh karena itu, LPSK mendorong agar polisi melakukan pemeriksaan internal kepada anggota yang diduga terlibat. Edwin mendorong agar oknum terlibat diproses jika ditemukan unsur pidana.

"LPSK juga merekomendasikan dilakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran proses hukum terhadap anggota kepolisian yang menangani perkara yang dimaksud. Termasuk juga membuka dilakukannya proses pidana bila ditemukan dugaan tindak pidana atas perbuatan dari oknum anggota Polresta Bogor," katanya.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT