Hakim Agung Gazalba Tersangka, Pernah Bebaskan Perusahaan Pembakar Hutan

ADVERTISEMENT

Hakim Agung Gazalba Tersangka, Pernah Bebaskan Perusahaan Pembakar Hutan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 21 Nov 2022 11:12 WIB
Gazalba Saleh
Gazalba Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta -

Hakim agung Gazalba Saleh menambah panjang daftar hakim agung yang terjerat korupsi. Sebelumnya, hakim agung Sudrajad Dimyati telah menghuni jeruji besi. Putusan Gazalba pun disorot.

Berdasarkan catatan detikcom, Senin (21/11/2022), vonis tersebut bermula saat terjadi kebakaran besar di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, pada Agustus 2019. Aparat penegak hukum bergerak dan membawa kasus ini ke ranah pidana. Duduk sebagai terdakwa KS dan Direktur PT KS.

Pada 3 Februari 2021, jaksa menuntut KS dan direkturnya dengan pidana denda Rp 2 miliar. Selain itu, menuntut KS memperbaiki kerusakan lahan dan hutan seluas 2.600 hektare sebesar Rp 935 miliar. Dengan rincian:

Biaya pemulihan fungsi Ekologis Rp. 192.647.550.000,-
Biaya pemulihan fungsi Ekologis Rp. 86.063.240.000,-
Biaya pemulihan lahan Rp 634.400.000.000,-
Biaya pengaktifan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan Rp. 22.624.550.000,-

Namun siapa nyana, tuntutan ini kandas. Pada 17 Februari 2021, PN Pangkalan Bun membebaskan terdakwa korporasi dengan identitas tersebut di atas dari dakwaan alternatif Penuntut Umum. Menetapkan memulihkan hak-hak terdakwa korporasi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam kedudukan semula. Putusan itu diketok oleh ketua majelis Hweru Karyono dengan anggota Muhammad Ikhsan dan Iqbal Albanna.

Atas putusan bebas itu, jaksa mengajukan kasasi tapi kandas.

Duduk sebagai ketua majelis Salman Luthan dengan anggota Brigjen TNI Sugeng Sutrisno dan Gazalba Saleh. Dalam putusan yang diketok pada 3 November 2021 kemarin itu, Salman Luthan mengajukan dissenting opinion.

Lalu, apa alasan Gazalba Saleh dan Sugeng Sutrisno melepaskan perusahaan itu? Berikut alasan Gazalba-Sugeng:

Bahwa di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Kumai Sentosa telah pula dipasang papan peringatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan setiap kerja, para pekerja selalu diberi arahan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan melakukan pemadaman apabila melihat ada api yang menyala. Hal ini membuktikan bahwa PT Kumai Sentosa sangat concern terhadap tidak bolehnya melakukan pembakaran lahan di areal kelapan sawit miliknya sehingga tidaklah logis bila PT Kumai Sentosa dituntut melakukan pembakaran di lahan miliknya sendiri.

Benar terjadi kebakaran di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada 21 Agustus 2019. Namun kebakaran tersebut awalnya berasal dari seberang pembatas parit dengan Kawasan Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) yang kemudian menjalar ke area Blok 41 PT Kumai Sentosa (PT KS). Sehingga dengan demikian areal izin usaha kelapa sawit PT Kumai Sentosa ikut terbakar bukan karena sengaja dibakar oleh pihak PT Kumai Sentosa.

Selain itu, pihak perusahaan telah berusaha memadamkan api yang menjalar ke area perkebunan kelapa sawit miliknya. Yaitu dengan menggerakkan para pegawai dan peralatan pemadamnya. Namun angin bertiup kencang dan adanya asap sangat pekat menyebabkan pemadaman tidak dapat dilakukan dengan maksimal hingga menyebabkan lahan-lahan perkebunan kelapan sawit semakin terbakar.

Hal ini menunjukkan bahwa bukan PT Kumai Sentosa yang sengaja membakar areal kelapa sawitnya sebab kalau sengaja dibakar maka tentu PT Kumai Sentosa tidak perlu berusaha memadamkan api yang telah menjalar ke area kebun kelapa sawitnya dan terlebih lagi areal kelapa sawit milik PT Kumai Sentosa berpotensi memberi keuntungan besar bagi PT Kumai Sentosa.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT