Asa Penyintas Tragedi Kanjuruhan Kejar Keadilan hingga Ibu Kota

ADVERTISEMENT

Asa Penyintas Tragedi Kanjuruhan Kejar Keadilan hingga Ibu Kota

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 19 Nov 2022 22:45 WIB
Penyintas tragedi Kanjuruhan demo di depan Polri (Wildan-detikcom)
Penyintas tragedi Kanjuruhan demo di depan Polri. (Wildan-detikcom)
Jakarta -

Perjuangan para penyintas Tragedi Kanjuruhan terus dilakukan. Puluhan orang telkah berangkat dari Malang menuju Jakarta untuk menuntut keadilan.

Setidaknya ada 50 orang perwakilan penyintas Tragedi Kanjuruhan yang berangkat ke Ibu Kota. Mereka tiba di Jakarta pada Kamis (17/11).

50 orang ini memiliki serangakaian agenda di Jakarta. Para penyintas menjalani pertemuan dengan perwakilan Komnas HAM hingga melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri.

Datangi Komnas HAM, Tuntut Tragedi Kanjuruhan Dijadikan Pelanggaran HAM Berat

20 orang perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan Malang mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka datang menumpangi bus.

Korban Tragedi Kanjuruhan tiba di Komnas HAM pukul 14.37 WIB pada Kamis (17/11). Mereka hendak menyampaikan aspirasi terkait peristiwa yang terjadinya pada Sabtu (1/10) yang menewaskan 135 orang suporter sepakbola.

"Kita berharap komisioner yang baru di Komnas HAM ini bisa segera membentuk tim penyelidikan ad hoc dugaan pelanggaran HAM berat di Kanjuruhan," ucap Sekjen Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) Andi Irfan yang mendampingi keluarga korban di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).

Andi kemudian menjelaskan alasan keluarga mendesak Tragedi Kanjuruhan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengatakan ada dugaan serangan sistematik dan meluas yang dilakukan aparat saat peristiwa terjadi.

"Peristiwa di Kanjuruhan pada 1 Oktober itu ada 6 menit yang mematikan. Jadi selama 6 menit itu personel kepolisian dari Brimob menembakkan 45 tembakan gas air mata," ujar Andi.

Dia mengatakan gas air mata tidak hanya ditembakkan ke arah penonton yang masuk ke lapangan, tapi juga ke arah tribun penonton. Dia menduga serangan tersebut merupakan serangan tersistematis.

"Ada serangan yang dilakukan secara 6 menit itu. Mulai tribun utara, selatan, dan sebagainya. Kami menemukan bahwa puluhan orang meninggal di tempat di tribun, bukan berdesak-desakan di pintu," tuturnya.

Sambangi Bareskrim, Tuntut Kasus Diambil Alih Mabes Polri

Korban Tragedi Kanjuruhan menyambangi Bareskrim Polri di Jakarta Selatan. Mereka meminta agar Tragedi Kanjuruhan, yang tengah diusut Polda Jawa Timur, diambil alih sepenuhnya oleh Mabes Polri.

"Kami akan buat permohonan secara resmi bahwa kami ingin semua perkara berkaitan dengan Tragedi Kanjuruhan, baik yang ada di Polda Jawa Timur yang sudah bergulir saat ini ada enam tersangka maupun laporan dari masyarakat yang saat ini ditangani Mapolres Malang, agar diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri," kata kuasa hukum korban, Anjar Nawan Yusky, di Bareskrim, Jumat (18/11).

Anjar mengatakan hal tersebut dinilai perlu dilakukan agar nantinya perkara menjadi terang dan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Dia lantas mencontohkan penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang, menurutnya, berjalan semestinya, tidak seperti Tragedi Kanjuruhan.

"Tadi kami beri masukan juga seharusnya perkara Tragedi Kanjuruhan ini bisa ditangani maksimal seperti penanganan perkara kasus Ferdy Sambo. Bagaimana kita lihat di perkara kasus FS hanya ada 1 korban jiwa, tapi penanganannya begitu maksimal," imbuhnya.

Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan, yang juga turut mendampingi para korban, mengatakan selama ini terdapat konflik kepentingan dalam penanganan perkara Kanjuruhan di Polda Jawa Timur. Sebab, lanjut dia, pelaku dalam hal ini anggota kepolisian yang ditindak bertugas di wilayah tersebut.

"Menurut kami, ada konflik kepentingan di sana. Para pelaku kekerasan di Kanjuruhan adalah orang-orang yang berdinas di Polda Jatim. Mereka adalah perwira-perwira di Polda Jatim. Terduga utama terduga paling tinggi adalah Pak Niko Afinta. Dia sebelumnya adalah Kapolda Jatim, dia bintang dua," jelasnya.

"Kita minta peristiwa ini diperiksa seutuhnya, bukan hanya atensi, tapi diambil oleh Mabes Polri secara keseluruhan," katanya.

Selengkapnya di halaman berikutnya:



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT