.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan Formula E di DKI Jakarta kembali digelar tahun depan. Wacana kembali digelarnya Formula E di Jakarta menuai pro dan kontra dari anggota Dewan di Kebon Sirih.
JakPro dan Ancol kembali dipersilakan kembali menggelar Formula E tahun depan. Heru Budi tidak mempermasalahkan Formula E sebab sudah ada perjanjian bussines to bussines.
"Ya itu udah B to B kan, silakan aja kalau di JakPro dengan Ancol melaksanakan silakan aja," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JakPro diketahui merupakan penyelenggara Formula E. Ajang balap mobil listrik itu sudah pernah digelar pada Juni lalu di Ancol, Jakarta Utara, semasa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Heru juga merespons PSI yang menagih laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E. Dia mempersilakan hal itu ditanyakan ke JakPro.
"Ya Formula E kan silakan JakPro kan di JakPro," ujarnya.
PDIP: Baiknya Tak Dilanjut
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai perlu ada penjelasan dan perhitungan mengapa ajang balap mobil listrik itu dilanjutkan. Menurut Gilbert, jika pelaksanaan Formula E pada Juni lalu merugikan, ada baiknya tidak perlu dilanjutkan tahun depan.
"Kalau merugikan, lebih baik tidak dilaksanakan. Apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayar untuk tahun depan? Kalaupun karena alasan itu, kita perlu penjelasan, agar transparan," kata Gilbert saat dihubungi, Kamis (10/11).
Gilbert menambahkan bahwa hingga Anies Baswedan selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta, tidak ada kantor akuntan yang ingin melakukan audit gelaran Formula E. Menurut Gilbert, rencana gelaran Formula E pada 2023 tidaklah bijaksana.
 Balap Formula E Jakarta telah usai, Sabtu (4/6/2022). Penyerahan piala kepada pemenang pun dilkukan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Pradita Utama/detikcom) |
"Rencana balapan untuk 2023 menjadi tidak bijaksana, karena alasan pelaksanaan tidak dibuka ke publik. Kalau untung, tentunya masuk akal untuk dilangsungkan. Tetapi apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayar, sehingga secara hukum harus dilaksanakan walaupun rugi, tidak jelas. Kalau itu yang menjadi alasan, sebaiknya dibuka ke publik," jelasnya.
Lebih lanjut, Gilbert menyinggung pengelolaan Formula E pada era Anies. Menurutnya, tidak ada pertanggungjawaban soal Formula E itu.
"Penting untuk disadari, bahwa perhelatan Formula E menunjukkan buruknya pengelolaan DKI era Anies. Good corporate governance ada di titik terendah, dan tanpa pertanggungjawaban. Perilaku seperti ini sebaiknya tidak dilanjutkan oleh Manajemen JakPro, dan Pemprov di tahun berikutnya," jelasnya.
PKS Sebut Formula E 2022 Transparan
PKS beda sikap dengan PDIP soal lanjut tidaknya Formula 3 tahun depan. Menurut PKS DKI Jakarta, pernyataan dari Heru Budi merupakan tanda bahwa tidak ada masalah di Formula E 2022.
"Saya kira ini sebagai bukti bahwa Formula E ini transparan, dan akuntabel anggarannya," ucap anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, saat dihubungi, Kamis (10/11).
Sekretaris DPD PKS DKI Jakarta itu mengapresiasi Heru Budi. Heru Budi telah melanjutkan kebijakan dari gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan.
"Kami apresiasi atas pemberian izin Formula E oleh Pj Gubernur. Agar, terjadi keberlangsungan program gubernur sebelumnya," katanya.
Selain itu, Pemprov DKI pun telah membuat beberapa fasilitas penunjang seperti sirkuit di Ancol. Sangat disayangkan jika sirkuit tersebut tidak digunakan.
"Agar anggaran yang telah disalurkan dalam pembuatan fasilitas Formula E ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
Golkar Minta Dikaji Sebelum Lanjut
Sementara itu, Golkar meminta dilakukan persiapan yang matang sebelum balap mobil listrik itu kembali digelar. Golkar tak ingin Formula E 2023 jika jadi digelar malah membuat gaduh.
"Ya boleh-boleh saja Pj ngomong begitu, tapi bagi Golkar sih kita perlu kita kaji. Sebelum dilanjutkan, dikaji lagi, dihitung betul lagi, terus dipersiapkan matang, tidak terburu-buru. Terus penyelenggaraannya kita yang sesuai dengan ketentuan sehingga tidak nyari dananya dengan cara akrobat dan lain-lain," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco kepada wartawan, Jumat (11/11).
Basri Baco berharap DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI satu suara jika Formula E dilakukan lagi tahun depan, sehingga tidak ada kesan pelaksanaan Formula E ini dipaksakan.
 Presiden Jokowi di arena Formula E, Ancol, 4 Juni 2022. (Laily Rachev - Biro Pers Setpres) |
"Harus disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, sistemnya diputuskan bersama juga, sistemnya harus jelas juga, sehingga tidak dipaksakan, terus tidak terburu-buru, semuanyalah dipikirin. Jangan seperti kemarinlah," tutur dia.
Pada Formula E yang digelar pada Juli lalu, terdapat dua fraksi yang menolak, yaitu PDIP dan PSI. Usulan rapat paripurna interpelasi Formula E juga sempat dilakukan, akan tetapi kemudian ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
Basri Baco berharap, jika Formula E kembali digelar, tidak ada lagi kegaduhan sebelum gelaran acara seperti Formula E sebelumnya. "Nah, itu dia, karena kurang inilah, nggak jelas duitnya dari mana, sponsor bagaimana, akhirnya gaduh sendiri urusannya begitu, kan nggak profesional, kampungan," tutur dia.
PKB: Mampu atau Tidak Lanjutkan
Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meminta JakPro menghitung kemampuan keuangan untuk menjalankan event internasional itu. Jika tak mampu, menurut PKB sebaiknya Formula E tak dilanjutkan tahun depan.
"Soal Formula E, Pak Heru bicara 'silakan', ya memang seharusnya gubernur berbicara seperti itu, itu prosedural, nggak ada masalah. Cuma JakPro ini harus menghitung kemampuannya, mampu atau tidak," kata Ketua Fraksi PPP/PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Jumat (11/11).
Hasbiallah lantas menyinggung laporan keuangan Formula E kepada DPRD. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menyebut JakPro belum melaporkan terkait untung atau rugi pelaksanaan Formula E.
"Hasil keuangan JakPro pada waktu pengadaan Formula E sudah dilaporkan ke DPRD? Sampai hari ini belum, ke komisilah, saya kebetulan di Komisi B, kita belum tahu berapa hasil keuntungan yang didapat dari JakPro," sebutnya.
Lebih lanjut Hasbiallah juga mempertanyakan apakah ada keuntungan pada sektor pariwisata yang didapat dari Formula E yang digelar pada Juli lalu. Menurutnya, tidak ada turis asing yang menyaksikan Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, itu.
"Coba lihat, waktu itu ada orang asing nggak di situ? Nggak ada, yang ada orang asing hanya panitia tok. Yang ada, orang asing yang dapat untung dari JakPro," ucap Hasbiallah.
NasDem Dukung Formula E Lanjut
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung jika Formula E digelar lagi pada 2023. NasDem menyebut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa menilai manfaat dari program era Anies Baswedan itu.
"Program Formula E tahun depan, jika dilaksanakan kembali, itu bagus sekali, apalagi dengan Pj Gubernur Pak Heru. Jadi Pak Heru juga bisa melihat dampak dari secara meluas, yaitu secara perekonomian dan bagaimana di tahun depan banyak negara-negara yang sedang mempersiapkan resesi ekonomi, dengan salah satu bagaimana cara pencegahannya, ya salah satunya dibuat event Formula E," kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter kepada wartawan, Jumat (11/11).
"Jadi kita sangat mendukung apa yang sudah dicanangkan program sebelumnya oleh era Pak Anies, kemudian dilanjutkan oleh Pj Gubernur Pak Heru, ya kita sangat mengapresiasi," jelasnya.
Namun Jupiter berharap ajang balap mobil listrik itu dapat dilaksanakan lebih baik lagi, terutama dalam hal transparansi. "Kita berharap acara di tahun depan lebih transparan lagi, akuntabel, dan Pak Heru Bisa menilailah dampak positif ini ternyata memiliki makna yang sangat besar untuk DKI Jakarta," tutur dia.
