Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan Formula E di DKI Jakarta kembali digelar tahun depan. Wacana kembali digelarnya Formula E di Jakarta menuai pro dan kontra dari anggota Dewan di Kebon Sirih.
JakPro dan Ancol kembali dipersilakan kembali menggelar Formula E tahun depan. Heru Budi tidak mempermasalahkan Formula E sebab sudah ada perjanjian bussines to bussines.
"Ya itu udah B to B kan, silakan aja kalau di JakPro dengan Ancol melaksanakan silakan aja," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11).
JakPro diketahui merupakan penyelenggara Formula E. Ajang balap mobil listrik itu sudah pernah digelar pada Juni lalu di Ancol, Jakarta Utara, semasa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Heru juga merespons PSI yang menagih laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E. Dia mempersilakan hal itu ditanyakan ke JakPro.
"Ya Formula E kan silakan JakPro kan di JakPro," ujarnya.
PDIP: Baiknya Tak Dilanjut
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai perlu ada penjelasan dan perhitungan mengapa ajang balap mobil listrik itu dilanjutkan. Menurut Gilbert, jika pelaksanaan Formula E pada Juni lalu merugikan, ada baiknya tidak perlu dilanjutkan tahun depan.
"Kalau merugikan, lebih baik tidak dilaksanakan. Apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayar untuk tahun depan? Kalaupun karena alasan itu, kita perlu penjelasan, agar transparan," kata Gilbert saat dihubungi, Kamis (10/11).
Gilbert menambahkan bahwa hingga Anies Baswedan selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta, tidak ada kantor akuntan yang ingin melakukan audit gelaran Formula E. Menurut Gilbert, rencana gelaran Formula E pada 2023 tidaklah bijaksana.
 Balap Formula E Jakarta telah usai, Sabtu (4/6/2022). Penyerahan piala kepada pemenang pun dilkukan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Pradita Utama/detikcom) |
"Rencana balapan untuk 2023 menjadi tidak bijaksana, karena alasan pelaksanaan tidak dibuka ke publik. Kalau untung, tentunya masuk akal untuk dilangsungkan. Tetapi apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayar, sehingga secara hukum harus dilaksanakan walaupun rugi, tidak jelas. Kalau itu yang menjadi alasan, sebaiknya dibuka ke publik," jelasnya.
Lebih lanjut, Gilbert menyinggung pengelolaan Formula E pada era Anies. Menurutnya, tidak ada pertanggungjawaban soal Formula E itu.
"Penting untuk disadari, bahwa perhelatan Formula E menunjukkan buruknya pengelolaan DKI era Anies. Good corporate governance ada di titik terendah, dan tanpa pertanggungjawaban. Perilaku seperti ini sebaiknya tidak dilanjutkan oleh Manajemen JakPro, dan Pemprov di tahun berikutnya," jelasnya.
PKS Sebut Formula E 2022 Transparan
PKS beda sikap dengan PDIP soal lanjut tidaknya Formula 3 tahun depan. Menurut PKS DKI Jakarta, pernyataan dari Heru Budi merupakan tanda bahwa tidak ada masalah di Formula E 2022.
"Saya kira ini sebagai bukti bahwa Formula E ini transparan, dan akuntabel anggarannya," ucap anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, saat dihubungi, Kamis (10/11).
Sekretaris DPD PKS DKI Jakarta itu mengapresiasi Heru Budi. Heru Budi telah melanjutkan kebijakan dari gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan.
