.webp)
Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua Barat Daya belum disahkan meski sudah disepakati untuk dibawa ke tingkat II atau paripurna. Dalam Negeri Tito Karnavian pun berharap RUU DOB Papua Barat Daya segera disahkan agar tidak mengganggu tahapan pemilu.
"Ya saya sependapat. Jadi prinsipnya adalah, kalau memang mau diketok, secepat mungkin, supaya kita tidak ketinggalan dengan tahapan-tahapan pemilu," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
Apalagi, kata Tito, RUU DOB Papua Barat Daya berhubungan dengan Perppu soal Pemilu yang harus diterbitkan untuk mengakomodasi provinsi baru. Karena itu, dia meminta agar RUU ini diketok secepatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau Papua Barat Daya mau diketok, ya cepat. Kalau nggak, ya nggak usah diketok sekalian supaya nggak terganggu tahapan-tahapan pemilunya," ucap Tito.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke tingkat selanjutnya. RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengambilan keputusan ini dilakukan saat rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta DPD RI, Senin (12/9/2022).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun berharap RUU itu dapat disahkan tingkat II di rapat paripurna dalam waktu dekat.
Dasco menyinggung RUU Papua Barat Daya yang telah disepakati tingkat I pada masa sidang lalu. Menurutnya, RUU itu tak kadung disahkan lantaran sudah mepet dengan penutupan masa sidang lalu.
"Kemarin itu cuma karena waktunya nggak keburu. Suratnya masuk ketika kita sudah mau menutup masa sidang," kata Dasco Kepala wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).
(ain/mae)
