Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Papua Barat Daya Dibawa ke Paripurna

Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Papua Barat Daya Dibawa ke Paripurna

Nahda Rizki Utami - detikNews
Senin, 12 Sep 2022 20:10 WIB
Rapat di Komisi II DPR, Senin (12/9/2022). (Nahda Rizki Utami/detikcom).
Rapat di Komisi II DPR, Senin (12/9/2022). (Nahda Rizki Utami/detikcom)
Jakarta -

Komisi II DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke tingkat selanjutnya. RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pengambilan keputusan ini dilakukan saat rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta DPD RI, Senin (12/9/2022). Awalnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyampaikan laporan hasil kerja terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Kemudian, fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyampaikan pandangan mini terhadap RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke tingkat II atau ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Dengan tadi kita sama-sama mendengarkan persetujuan semua, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di sini, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setujui menjadi undang-undang dan akan kita teruskan ke pengambilan keputusan tingkat II atau paripurna?" tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada peserta rapat.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Tito juga menyampaikan pandangannya terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke tingkat selanjutnya merupakan momentum bersejarah untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Momentum ini adalah momentum yang bersejarah saya kira, bukan hanya untuk Papua, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Tito.

Dia menegaskan pemerintah memiliki pandangan yang sama dan menyetujui naskah RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke pembahasan tingkat II.

"Kemudian setelah menyimak bersama laporan panja yang disampaikan oleh saudara Wakil Ketua Komisi II, pandangan mini fraksi, juga dari Komite I DPD RI, pada prinsipnya pemerintah memiliki pandangan yang sama pada hal-hal yang pokok," jelas Tito.

(nhd/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads