Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok buntut polemik akses SD Negeri Pondok Cina (Pocin) 1 tertutup trotoar hasil revitalisasi Jalan Margonda, Depok. Ikra menilai Pemkot Depok telah sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan.
"Dalam kasus SD ini, bukan soal perubahan fungsinya yang jadi masalah utama sebetulnya. Tapi kali ini yang jadi masalah utama adalah cara menyelesaikan perselisihan antara pemerintah kota dan orang tua siswa. Di situ sebetulnya letak persoalan utamanya, kok terkesan sewenang-wenang, bahkan menunjukkan arogansi kekuasaan dengan dibikin itu ya," kata Ikra kepada wartawan, Rabu (9/11/2022).
"Walaupun katanya sudah sesuai dengan ini, kan itu mau dibikin masjid. Nah, kalau mau dibikin masjid, kalau ada trotoar, itu mobil mau masuk masjid gimana? Kalau itu jadi masjid gitu loh. Itu kan alasan aja gitu loh. Jadi ini terkesan pengusiran secara paksa," tambahnya.
Anggota Komisi D DPRD Depok itu menyebut rencana pembangunan masjid di lokasi SDN Pocin 1 itu termasuk anggaran 2023. Menurut Ikra, jika siswa-siswi SDN Pocin 1 diminta pindah sekolah saat ini, terkesan terburu-buru.
"Ini kan untuk anggaran 2023, waktunya masih panjang untuk Pemkot mengajak ortu siswa 'makan siang' bareng, untuk ngobrol dan memberikan pemahaman, mencapai kesepakatan bersama tentang apa yang harus dilakukan. Ini kenapa jadi terburu-buru. Karena bagaimanapun, anak-anak yang sekolah di situ adalah anak-anak kita nih, warga Depok, dan di situ anak-anak yang jadi korban. Pindah sekolah itu kan ada soal lain, bukan cuma soal teknis, ini anak SD loh," ucapnya.
Ikra menyarankan Pemkot Depok mencari lokasi lain untuk pembangunan masjid agar tidak menggusur fasilitas sekolah. Tapi, kata dia, jika pembangunan masjid harus tetap di situ, Pemkot Depok harus berkomunikasi yang baik dengan warga terdampak.
"Kalaupun tetap mau di situ, ngobrol yang bener. Pemkot itu ngobrol dengan pemilik sah kota ini, yaitu warga, ya harus komunikatif, dialogis, harus nemuin gimana nih titik terangnya. Ini terkesan sewenang-wenang ininya," ujarnya.
PDIP Bersurat untuk Panggil Pemkot Depok
Lebih lanjut Ikra mengatakan Fraksi PDIP DPRD Kota Depok telah bersurat ke Ketua DPRD Kota Depok dan Komisi D DPRD Kota Depok. Dia ingin agar Pemkot Depok dan pihak-pihak terkait polemik akses SDN Pocin 1 tertutup revitalisasi trotoar Jalan Margonda segera dipanggil untuk dimediasi mencari solusi.
"Kami minta supaya selama mediasi itu, selama proses ini mau dimediasi, kesepakatan belum terjadi dan seterusnya itu, anak-anak dibiarkan dulu sekolah di situ, guru-guru ngajar lagi, proses belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya. Ini mau ujian nih bulan ini anak-anak. Masing-masing merendahkan egonya untuk anak-anak gitu," imbuhnya.
Simak penjelasan Dinas PU Kota Depok di halaman selanjutnya:
(fas/aud)