Komisi X DPR menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan untuk membahas rekomendasi hasil investigasi Kanjuruhan. Rapat ini ditunda dengan alasan yang birokratis.
"Rapat ditunda, karena TGIPF sudah bubar, dan untuk memanggil Menko (Polhukam) harus dengan persetujuan Pimpinan DPR," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (7/11/2022).
Diketahui rapat tersebut diagendakan digelar pada hari ini pukul 13.00 WIB di ruang rapat Komisi X DPR, Kompleks Senayan, Jakarta. Dalam surat penundaan yang diterima detikcom, rapat pembahasan rekomendasi hasil investigasi TGIPF Kanjuruhan ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
"Ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian," demikian tertulis dalam surat itu.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menjadwalkan mengundang TGIPF Tragedi Kanjuruhan untuk rapat bersama. Pertemuan itu direncanakan pada hari ini, Senin (7/11).
"Prinsipnya secara kelembagaan kita mengundang TGIPF, kita serahkan sepenuhnya kepada TGIPF siapa yang akan hadir langsung. Karena di dalam TGIPF sudah mewakili banyak unsur, kita berharap sih tim bisa hadir," ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (2/11).
Untuk diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md merupakan ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan. TGIPF ini mulanya dibentuk sebagai respons Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2022 yang diteken awal Oktober lalu.
TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah menyelesaikan laporan akhir hasil investigasi. Laporan itu sudah diserahkan langsung oleh Mahfud kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (14/10).
(gbr/gbr)